Skandal 85 PTK “Hantu” Bandar Lampung: Rp3,6 Miliar, Tapi Orangnya Kayak Nggak Ada?

MUDA BELIA- Bandar Lampung lagi panas banget. Bukan karena cuaca, tapi karena muncul lagi satu isu yang bikin publik garuk kepala: 85 Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) Khusus yang disebut-sebut menyedot anggaran sampai Rp3,6 miliar, tapi… data orangnya nggak pernah benar-benar dibuka ke publik.

Netizen mulai nyeletuk: ini kerjaan manusia beneran atau “NPC APBD”?

Apalagi isu ini muncul barengan sama makin ramainya kasus hukum di Lampung, termasuk penetapan Sekda Lampung Tengah, Welly Adiwantara, sebagai tersangka dugaan honorer fiktif. Dari situ, publik langsung nge-link ke mana-mana: “jangan-jangan ini satu pola?”

Rp3,6 Miliar Tapi Nama Kayak Rahasia Level Boss

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Badan Pemeriksa Keuangan RI bikin publik makin penasaran. Di laporan itu, ada indikasi anggaran sekitar Rp3,6 miliar buat 85 PTK Khusus.

Yang bikin netizen makin bingung:

• Koordinator bisa dapat sekitar Rp8 juta/bulan
• Anggota sekitar Rp5 juta/bulan
• Tapi nama 85 orangnya? Nggak pernah dipublish ke publik

DPRD bahkan sudah berkali-kali minta data, tapi tetap mentok. Dari situ muncul istilah yang viral: “PTK hantu”.

Gen Z bilang: “ini kayak squad tapi nggak pernah reveal member.”

DPRD Sampai Turun Tangan, Tapi Data Masih Gelap

Pansus DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera juga mengaku belum pernah menerima daftar lengkap nama-nama PTK tersebut.

Ketua pansus bahkan bilang intinya simpel:
“Sudah diminta, tapi belum dikasih juga.”

Di titik ini, publik makin skeptis. Soalnya ini bukan angka kecil, tapi miliaran rupiah dari APBD.

Dan yang bikin makin ramai, istilah “hantu” bukan lagi dari netizen, tapi sudah keluar dari mulut anggota dewan sendiri.

Netizen Mode Curiga: “Ini Data atau Glitch Sistem?”

Di media sosial, komentar mulai liar tapi juga satir:

• “85 orang tapi nggak ada list? ini event apa hidden quest?”
• “APBD kok kayak game bugged”
• “Yang kerja ada, tapi username-nya disembunyiin”

Meski terdengar santai, di balik itu ada satu isu serius: transparansi anggaran publik.

Karena kalau benar ada uang negara yang mengalir, harusnya jejaknya jelas, bukan kayak akun anonim.

Kasus Lain Bikin Efek Domino

Situasi makin rumit karena publik juga lagi nge-follow kasus lain di Lampung:

• Vonis PT LEB
• Dugaan korupsi proyek daerah
• Dan kasus honorer fiktif di Metro

Semua itu bikin satu narasi besar terbentuk di kepala publik:
“ini cuma kasus satuan, atau pola sistemik?”

Belum ada jawaban pasti. Tapi yang jelas, semua mata sekarang lagi ke tata kelola anggaran daerah.

Antara Fakta, Dugaan, dan Overthinking Publik

Yang harus digarisbawahi: semua proses hukum masih berjalan. Belum ada putusan final yang menyatakan siapa bersalah dalam skema PTK Khusus ini.

Tapi satu hal sudah jelas: publik sekarang jauh lebih kritis, lebih vokal, dan nggak gampang percaya kalau data masih ditahan.

Karena di era sekarang, kalau data nggak dibuka, publik bakal isi sendiri ceritanya.

Dan seringnya… versi publik jauh lebih liar dari dokumen resmi.***