Daftar Isi
MUDA BELIA– Penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah, Welly Adiwantra, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer fiktif terus menuai perhatian publik. Salah satu respons datang dari Sekretaris Jenderal Laskar Lampung, Panji Padang Ratu, SH, yang memberikan apresiasi atas langkah tegas Polda Lampung dalam mengusut perkara tersebut.
Menurut Panji, keberanian penyidik menetapkan seorang pejabat daerah sebagai tersangka menjadi bukti bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang diduga menyalahgunakan jabatan hingga merugikan keuangan negara, kata dia, wajib diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kami mengapresiasi kinerja Polda Lampung yang telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum. Siapa pun yang diduga terlibat dan merugikan negara harus diproses secara transparan dan akuntabel,” tegas Panji.
Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dipublikasikan, Welly Adiwantra diduga terlibat dalam perekrutan 387 tenaga honorer fiktif saat masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro. Dugaan praktik tersebut disebut menyebabkan kerugian negara hingga sekitar Rp11 miliar.
Bagi Panji, perkara ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ia menilai dugaan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan.
“Jika benar negara dirugikan hingga Rp11 miliar akibat perekrutan honorer fiktif, maka ini adalah bentuk penyalahgunaan jabatan yang sangat serius. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru diduga disalahgunakan melalui skema yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Selain mengapresiasi langkah Polda Lampung, Laskar Lampung juga mendesak Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah agar segera mengambil langkah administratif dengan mengusulkan pemberhentian sementara Welly Adiwantra dari jabatan Sekretaris Daerah.
Menurut Panji, jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang mengendalikan roda birokrasi daerah. Karena itu, ketika pejabat yang menduduki posisi tersebut telah berstatus tersangka, pemerintah daerah dinilai perlu segera mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian sementara aparatur sipil negara yang sedang menjalani proses hukum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Ketentuan teknisnya juga diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020.
“Plt. Bupati Lampung Tengah tidak boleh bersikap pasif. Jabatan Sekretaris Daerah adalah posisi strategis yang mengendalikan jalannya birokrasi daerah. Ketika pejabat yang menduduki jabatan tersebut telah berstatus tersangka korupsi, maka pemerintah daerah harus segera mengambil langkah administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Panji.
Ia menegaskan bahwa pemberhentian sementara bukan berarti menjatuhkan hukuman kepada seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Langkah tersebut merupakan kebijakan administratif untuk menjaga objektivitas proses hukum sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Panji juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan sangat ditentukan oleh sikap pemerintah daerah dalam menjaga integritas birokrasi.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah daerah melindungi pejabat yang sedang tersangkut perkara korupsi. Masyarakat menunggu ketegasan dan keberanian pemerintah daerah untuk menunjukkan bahwa integritas birokrasi lebih penting daripada kepentingan individu tertentu,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Laskar Lampung memastikan akan terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Organisasi tersebut juga meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Korupsi adalah musuh bersama. Siapa pun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kami mendukung penuh penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih,” pungkas Panji Padang Ratu, SH.***
