Daftar Isi
MUDA BELIA- Janji internet gratis sampai ke tingkat RT sempat jadi harapan baru warga Bandar Lampung. Namun di lapangan, realitas berkata lain: koneksi belum merata, jalan berlubang masih jadi santapan harian, sementara anggaran daerah justru menuai tanda tanya besar.
Janji Digital vs Realita Kota
Dalam debat Pilkada 2024 lalu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan komitmen menyediakan internet gratis di kelurahan, pasar, UMKM, hingga titik-titik strategis. Bahkan, jika kembali terpilih, akses internet dijanjikan bisa menjangkau setiap RT.
Wakil Wali Kota Deddy Amrullah juga menegaskan bahwa Pemkot akan rutin memantau kualitas jaringan bersama Diskominfo agar tidak terjadi blank spot.
Namun memasuki periode pemerintahan berjalan, janji tersebut belum sepenuhnya dirasakan warga. Di banyak wilayah, internet gratis masih terbatas, bahkan sebagian warga mengaku belum pernah mengakses layanan tersebut sama sekali.
Anggaran Jumbo, Prioritas Dipertanyakan
Di saat warga menunggu realisasi janji internet gratis, Pemkot Bandar Lampung justru mengalokasikan dana hibah sekitar Rp60 miliar untuk pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Lampung. Kebijakan ini langsung memantik diskusi publik soal skala prioritas APBD.
Sorotan makin tajam karena aliran dana hibah tersebut mencuat setelah sejumlah OPD dan Wali Kota Bandar Lampung sempat diklarifikasi oleh Kejaksaan Agung. Meski tidak serta-merta bermasalah, publik menilai kebijakan ini perlu penjelasan terbuka.
“Warga butuh kejelasan, mana yang lebih mendesak dan berdampak langsung,” ujar seorang tokoh masyarakat Bandar Lampung yang enggan disebutkan namanya.
Jalan Berlubang Jadi Konten Harian Warga
Alih-alih menikmati internet gratis di RT, warga justru akrab dengan jalan rusak dan berlubang. Ruas Jalan Kepodang di Kelurahan Susunan Baru, jalur Goa Jajar, hingga simpang lampu merah Pasar Tamin menjadi contoh nyata.
Bagi generasi muda, kondisi ini kerap viral di media sosial. Video jalan rusak, genangan air, dan keluhan warga berseliweran di TikTok dan Instagram, menandakan keresahan yang belum terjawab.
Transparansi APBD Dipersoalkan
Isu lain yang tak kalah panas adalah minimnya transparansi pengelolaan anggaran. Di kalangan DPRD Kota Bandar Lampung, berkembang kekhawatiran adanya pengeluaran anggaran senilai Rp200–250 juta tanpa persetujuan legislatif.
Jika DPRD sebagai representasi suara rakyat mulai dipinggirkan, publik pun bertanya-tanya: ke mana arah tata kelola anggaran kota?
Seorang anggota komisi DPRD Bandar Lampung bahkan menyebut pengelolaan anggaran yang berjalan tanpa kompromi berpotensi memicu krisis kepercayaan publik.
“Kami khawatir jika ini dibiarkan, ke depan pengawasan anggaran makin lemah,” ujarnya.
Antara Internet Gratis dan Kepercayaan Publik
Bagi Gen Z dan milenial, internet bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Namun kebutuhan lain seperti jalan layak, drainase aman, dan pengelolaan anggaran yang transparan juga tak kalah penting.
Kontradiksi antara janji digitalisasi dan realita infrastruktur membuat publik menagih satu hal utama: konsistensi kebijakan.
Bandar Lampung kini berada di titik krusial. Apakah kota ini benar-benar bergerak menuju smart city yang inklusif, atau justru terjebak dalam polemik prioritas anggaran?***
