Daftar Isi
- Transparansi Mandek, Publik Mulai Bertanya
- You might also like
- Tak Salah Dr. Budiyono Raih 22 Suara Senat Unila, Kiprahnya Kini Dilirik hingga DPR RI
- Komisi III DPR RI Undang Dr. Budiyono Bahas RUU Perampasan Aset, Akademisi dan Mahasiswa Turut Dilibatkan
- Dua Profesor Lewat! Dr. Budiono Raih 22 Suara Senat, Sinyal Kuat Menuju Kursi Rektor Unila
- Flashback Debat Pilkada 2024
- Birokrasi Banyak Plh, Alarm Tata Kelola
- Kenapa Deddy Amrullah?
- Good Governance Jadi Kunci
MUDA BELIA- Saat publik nunggu klarifikasi soal anggaran layanan kesehatan, yang datang justru… sunyi. Mandeknya keterbukaan informasi dari pejabat tinggi Pemkot Bandar Lampung bikin tanda tanya makin besar. Di tengah situasi itu, Panglima Ormas Ladam (Pangdam) Misrul angkat suara dan menyebut Deddy Amrullah sebagai figur yang dinilai lebih siap memimpin Bandar Lampung.
Transparansi Mandek, Publik Mulai Bertanya
Menurut Pangdam, sikap diam Pemkot terkait anggaran Puskesmas BLUD Satelit dan Dinas Kesehatan Bandar Lampung bukan persoalan sepele. Transparansi anggaran adalah hak publik, bukan bonus.
“Kalau klarifikasi enggak jalan, wajar kalau masyarakat bertanya. Ini perintah pimpinan atau memang alergi transparansi?” kata Misrul, Minggu (25/1/2026).
Ia menilai, masalah ini mencerminkan pola kepemimpinan yang belum sepenuhnya nyaman dengan keterbukaan informasi publik.
Flashback Debat Pilkada 2024
Misrul kemudian mengajak warga Bandar Lampung untuk mengingat kembali debat Pilkada 2024. Menurutnya, di momen itu terlihat jelas perbedaan cara pandang soal transparansi dan antikorupsi.
Dalam debat tersebut, Eva Dwiana lebih menekankan pelatihan tertib administrasi, sosialisasi bahaya korupsi, serta kesejahteraan ASN.
“Tapi kita semua tahu, pelatihan dan sosialisasi saja enggak bikin kasus korupsi hilang,” ujarnya.
Birokrasi Banyak Plh, Alarm Tata Kelola
Pangdam juga menyoroti kondisi birokrasi di periode kedua kepemimpinan Eva Dwiana. Ia menilai, banyaknya pejabat pelaksana harian (Plh) hingga ke sekolah-sekolah menunjukkan lemahnya kepastian jabatan dan profesionalisme.
“Plh sampai ke sekolah. Untung RT enggak,” ucapnya, setengah bercanda tapi penuh sindiran.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang sehat seharusnya berbasis kompetensi, bukan sekadar tambal-sulam jabatan.
Kenapa Deddy Amrullah?
Di tengah kritik tersebut, Deddy Amrullah disebut sebagai sosok yang lebih rasional untuk memimpin Bandar Lampung ke depan. Pangdam menilai, Deddy bukan sekadar simbol religius, tetapi figur yang berani bicara tegas soal antikorupsi dan tata kelola pemerintahan.
“Coba tonton lagi debatnya. Kelihatan siapa yang paling mendekati komitmen antikorupsi,” kata Misrul.
Meski selama ini Deddy jarang tampil ke publik dan lebih dikenal sebagai wakil wali kota yang bekerja di balik layar, Pangdam menilai kapasitas kepemimpinannya tidak bisa diremehkan.
Good Governance Jadi Kunci
Dalam debat Pilkada, Deddy Amrullah sempat menegaskan komitmennya terhadap good governance, mulai dari penempatan pegawai profesional, kepastian hukum, keterbukaan, hingga akuntabilitas.
“Kita bertekad menghilangkan korupsi di Kota Bandar Lampung. Kita jalankan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Deddy saat itu.
Bagi Pangdam, pernyataan tersebut relevan dengan kondisi Bandar Lampung hari ini, yang membutuhkan pemimpin berani membuka data, bukan menutup-nutupi masalah.***
