Editorial: Jaksa Belanda dan Francesco Totti, Tanggung Jawab Ijazah SMA Swasta Siger

MUDA BELIA- Anak kuliah semester satu saja biasanya sudah paham: sebuah perkara itu butuh bukti materil dan formil supaya sah. Tapi begitu melihat dugaan masalah di SMA Swasta Siger, Bandar Lampung, logika publik langsung auto buffering. Rasanya seperti nonton bola, tapi wasitnya kelihatan banget berat sebelah.

Pelanggaran sudah di depan mata, tapi pertandingan tetap lanjut. Pelatih bisa berdarah, penonton ngamuk, stadion hampir ambruk—wasit? Tetap santai, seolah semua aman terkendali.

Faktanya, SMA Swasta Siger diduga memakai aset negara untuk menopang Kegiatan Belajar Mengajar. Ini bukan gosip warung kopi, tapi isu serius. Anehnya, tak satu pun instansi yang tampil sebagai wasit tegas. Tidak ada langkah cepat, tidak ada sikap tegas, tidak ada respons yang bikin publik tenang.

Masalahnya belum berhenti di situ. Pengakuan soal penerimaan hibah meski sekolah belum terdaftar di Dapodik sudah terdengar jelas. Dalam dunia pendidikan, Dapodik itu bukan sekadar data—itu pintu legalitas. Tanpa itu, status sekolah rawan masalah. Tapi lagi-lagi, wasit memilih diam.

Publik Pun Mulai Mikir:

apa karena sekolah ini disebut-sebut sebagai inisiasi wali kota?
Kalau iya, lalu siapa yang bakal bertanggung jawab kalau suatu hari siswa-siswinya bermasalah dengan ijazah?

“Barangkali Francesco Totti lagi sibuk gendong bayi,” celetuk sinis seorang penggiat kebijakan publik—sindiran halus soal betapa sunyinya penegakan aturan.

Indikasi pelanggaran SMA Swasta Siger sebenarnya terlalu terang untuk ditutup-tutupi. Cahaya itu muncul dari detail kecil tapi konsisten, mulai dari penggunaan aset negara, penerimaan hibah, sampai redistribusi ASN yang mendadak menjadi Plh kepala sekolah dan tenaga pendidik. Potongan-potongan kecil ini jika dirangkai, membentuk satu cerita utuh yang sulit dibantah.

Perlu ditegaskan, kritik ini bukan soal iri karena tidak kebagian “roti”. Lagipula, berapa sih harga roti dibanding masa depan satu generasi? Ini soal regulasi, tata kelola, dan nasib anak-anak bangsa—yang ironisnya berasal dari keluarga pra sejahtera.

Kecurigaan publik pun makin liar. Apa benar SMA Siger sedang dipersiapkan sebagai tabungan hari tua kekuasaan? Kalau tidak, mengapa harus memanfaatkan dana hibah dan aset pemerintah dengan cara yang dipertanyakan?

Di titik ini, publik cuma ingin satu hal: kejelasan. Hukum jangan jadi dekorasi. Pendidikan jangan jadi proyek coba-coba. Kalau aparat lokal masih memilih diam, mungkin—secara satir—jaksa dari Belanda yang diharapkan datang untuk menjawab soal keabsahannya.***