Dari Pelaku UMKM hingga Profesional, KMP SeBINus Satukan Kekuatan Ekonomi Rakyat Lampung

MUDA BELIA- Koperasi Multi Pihak Sentral Bisnis Nusantara (KMP SeBINus) menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bagian dari langkah awal memperkuat kembali kelembagaan koperasi sekaligus membangun kekuatan ekonomi rakyat berbasis kolektifisme.

RAT KMP SeBINus tersebut diikuti berbagai unsur pelaku usaha dan masyarakat, mulai dari pelaku UKM dan UMKM, aktivis sosial, perusahaan pertambangan, perusahaan jasa dan travel, perusahaan teknologi informasi, koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan, tokoh masyarakat, pembina UMKM, komunitas ojek online, driver online, kalangan profesional, asesor, fasilitator koperasi hingga perwakilan pengurus DEKOPIN Lampung.

Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Gedung Staf Ahli Gubernur Lampung. Forum tersebut menjadi momentum penting untuk membahas arah penguatan lembaga KMP SeBINus agar dapat berkembang sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat di Lampung.

RAT mengusung tema “Transformasi Demokrasi Ekonomi dan Penguatan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kolektifisme”.

Tema tersebut menegaskan komitmen KMP SeBINus untuk menjadikan koperasi bukan sekadar wadah usaha bersama, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu menghimpun berbagai potensi masyarakat dari sejumlah sektor.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh pembawa acara. Peserta kemudian menyanyikan lagu Daerah Juang ciptaan mendiang John Tobing atau Johnsony Maharsak Lumban Tobing yang dibuat sekitar 1991.

Rangkaian pembukaan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun semangat kebersamaan sekaligus menegaskan nilai perjuangan yang menjadi salah satu latar belakang pembangunan kembali KMP SeBINus yang diinisiasi kalangan Eksponen 98 Lampung.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut memberikan sambutan sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan RAT KMP SeBINus. Namun, karena berhalangan hadir, pesan Gubernur disampaikan melalui perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Soraya.

Pesan tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap penguatan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari pembangunan ekonomi masyarakat.

Pembukaan RAT kemudian ditandai dengan penyematan PIN koperasi kepada sejumlah peserta. Penyematan tersebut di antaranya diberikan kepada Rustam Nawawi, Bastari, Bella Suzantona, Sandi, Heri K Endang dan Nonha Sartika.

Forum RAT juga dihadiri anggota kelompok badan usaha serta pengurus KMP SeBINus demisioner. Salah satunya Tri Indah Noviana yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengawas KMP SeBINus periode 2023-2028.

Tri menilai keberadaan kepengurusan baru dengan latar belakang yang beragam menjadi modal penting bagi KMP SeBINus dalam menghadapi berbagai peluang sekaligus tantangan ekonomi ke depan.

“Peran dan soliditas pengurus KMP SeBINus ke depan sangat penting guna menghadapi peluang dan tantangan. Saya yakin dengan kepengurusan KMP SeBINus ke depan akan lebih maju, apalagi berkumpulnya rekan-rekan profesional pelaku koperasi dan UMKM, ditambah lagi ada kawan-kawan Eksponen 98 Lampung,” ujarnya.

Dua Sidang Pleno

Pelaksanaan RAT KMP SeBINus berlangsung melalui dua agenda utama dalam sidang pleno.

Pada Sidang Pleno I, forum dipimpin Husni Thamrin dan Peni Wahyudi. Agenda yang dibahas meliputi pernyataan kuorum, pengesahan agenda dan jadwal RAT, serta pembahasan dan pengesahan tata tertib persidangan.

Sidang kemudian dihentikan sementara untuk memasuki waktu istirahat, salat dan makan (ishoma) sekitar pukul 12.00 WIB.

Rangkaian persidangan dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB melalui Sidang Pleno II. Sidang sementara dipimpin Abu Hasan sebagai ketua, Bagas Irawan sebagai sekretaris dan Heti K Endang sebagai anggota.

Pada sidang tersebut, peserta membahas sejumlah agenda strategis, termasuk pembahasan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta penetapan kepengurusan KMP SeBINus untuk masa bakti 2026-2031.

Setelah melalui rangkaian pembahasan dan proses penetapan, Rustam Nawawi dipercaya sebagai Ketua Umum KMP SeBINus periode 2026-2031.

Rustam kemudian menutup rangkaian RAT sebagai Ketua Umum terpilih.

Adapun susunan Pengurus dan Pengawas KMP SeBINus yang ditetapkan dalam RAT tersebut yakni Rustam Nawawi sebagai Ketua Umum, Husni Thamrin sebagai Sekretaris, Heti K Endang sebagai Bendahara dan Desmarita Tanjung sebagai Ketua Pengawas.

Penguatan Kelembagaan Jadi Agenda Ke Depan

Pasca-RAT, KMP SeBINus memiliki sejumlah agenda yang akan menjadi perhatian dalam penguatan kelembagaan. Salah satunya adalah proses legalisasi akta perubahan serta pelaporan hasil RAT kepada Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh hasil keputusan RAT memiliki dasar administratif dan kelembagaan yang jelas.

KMP SeBINus juga diharapkan mampu memperluas kolaborasi dengan pelaku usaha, UMKM, koperasi, komunitas profesi serta berbagai kelompok ekonomi masyarakat.

Dengan latar belakang anggota yang berasal dari beragam sektor, koperasi ini memiliki peluang untuk membangun jaringan usaha yang lebih luas sekaligus menciptakan model kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Penguatan koperasi dinilai menjadi semakin penting di tengah kebutuhan masyarakat terhadap lembaga ekonomi yang mampu membuka akses usaha, memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.

Melalui kepengurusan baru periode 2026-2031, KMP SeBINus diharapkan tidak hanya melakukan konsolidasi internal, tetapi juga mampu melahirkan program-program konkret yang memberikan manfaat langsung bagi anggota dan masyarakat.

RAT tersebut sekaligus menjadi titik awal bagi KMP SeBINus untuk membangun kembali semangat koperasi dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi dan kolektivisme.

Dengan dukungan pelaku usaha, profesional, komunitas, UMKM serta berbagai elemen masyarakat, KMP SeBINus menargetkan koperasi dapat berkembang menjadi wadah ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan anggotanya sekaligus mengambil bagian dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Lampung.***