SMA Swasta Siger Bandar Lampung: Gratis atau Tipuan Publik? Dua Teori Aliran Dana yang Bikin Geger!

MUDA BELIA– SMA Swasta Siger lagi-lagi jadi sorotan netizen dan publik. Sekolah yang katanya “gratis biaya pendidikan” ini ternyata milik lima orang yang pernah dan masih punya jabatan di Pemkot Bandar Lampung. Jadi wajar kalau sekolah ini selalu bikin ramai di media, bukan cuma karena janji manis pendidikan tanpa biaya, tapi juga karena skandal penggunaan aset negara dan aliran dana pemerintah yang diduga dapet lampu hijau dari DPRD Kota Bandar Lampung.

Yang bikin makin panas: SMA Siger masih ilegal secara hukum dan terindikasi melanggar Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Tapi ironisnya, meski mendapat berbagai kemudahan dan dukungan politik, kondisi sekolah jauh dari kata ideal. Guru-guru berbulan-bulan belum gajian, sementara mereka harus keluar biaya transport dari rumah ke sekolah. Praktik jual modul ke murid masih berlangsung, padahal seharusnya biaya operasional ditanggung Pemkot.

Kabar terbaru: Wali Kota Eva Dwiana kabarnya bakal kasih beasiswa buat siswa SMA/SMK dan mahasiswa di Bandar Lampung. Tapi justru kabar ini bikin banyak orang makin penasaran soal dana SMA Siger yang simpang siur.

Masalahnya makin kompleks karena ada silang sengkarut pernyataan dari pejabat terkait: Kabid Dikdas Disdikbud, BKAD, dan Ketua Komisi 4 DPRD Bandar Lampung – Mulyadi, Cheppi, dan Asroni Paslah.

Asroni bilang kalau dana operasional SMA Siger nggak dianggarkan di Disdikbud dan ia nggak tau apakah bakal lewat bidang sosial atau kesejahteraan.
Sementara Mulyadi dan Cheppi bilang anggarannya ada di Disdikbud, tapi masih nunggu finalisasi provinsi dan regulasi supaya bisa disalurin.

Dari sini muncul dua teori panas:

1. Dana Beasiswa Bisa Mengalir ke SMA Siger: Beasiswa yang seharusnya untuk siswa umum mungkin bakal dipakai juga untuk mendukung sekolah ilegal ini. Strategi ini bisa dibilang “main cantik” supaya pemerintah nggak melanggar aturan resmi dalam hal penyelenggaraan pendidikan.

2. Mandeknya Honor Guru & Modul Bayar Sebagai Muslihat Publik: Guru-guru belum dibayar dan modul dijual ke siswa, bisa jadi sengaja dibuat supaya publik perhatian. Alhasil, ada alasan kemanusiaan bagi Wali Kota Eva Dwiana dan DPRD Kota Bandar Lampung untuk nyalur-in anggaran ke SMA milik Eka Afriana, Khaidarmansyah, Satria Utama, Didi Agus Bianto, dan Suwandi Umar.

Tapi ini juga berisiko besar. Kalau Pemkot dan DPRD beneran ngeluarin anggaran buat SMA Siger, sama aja mereka “mendukung” institusi yang melanggar hukum. Sekolah ilegal, pelanggar undang-undang, tapi tetap dapet uang negara.

Netizen dan publik pun harus terus awasin aliran dana, honor guru, dan praktik modul berbayar ini. Transparansi dan akuntabilitas jadi kunci supaya hak guru dan murid nggak diabaikan, dan regulasi tetap dijunjung. SMA Siger boleh jadi hot topic, tapi integritas pendidikan nggak boleh dikorbankan!***