Daftar Isi
MUDA BELIA- Bandar Lampung lagi panas nih, guys! SMA Siger yang selama ini jadi misteri dan bikin publik geleng-geleng kepala, akhirnya jadi sorotan serius. Selama bertahun-tahun cuma beberapa LSM dan ormas yang berani speak up soal masalah sekolah ini, tapi sekarang hadir sosok Abdullah Sani yang bikin semua mata tertuju ke kasus ini. Rabu, 26 November 2025, dia resmi melaporkan SMA Siger ke Polda Lampung.
Selama ini, cuma Ormas Ladam sama Laskar Lampung yang terdengar berani speak up soal konflik kepentingan di manajemen SMA Siger. Tapi Abdullah Sani hadir sebagai sosok yang punya rekam jejak politik kuat dan experience di isu publik, bikin kasus ini nggak bisa ditunda-tunda lagi.
Misteri dan Penolakan Klarifikasi
Yang bikin panas, Plh Kepala Sekolah SMA Siger dan Satria Utama, Plt Kasubag Aset & Keuangan Disdikbud sekaligus sekretaris yayasan, malah nge-diam aja dan nggak mau kasih klarifikasi. Semua permintaan klarifikasi lewat langsung maupun komunikasi resmi ditolak. Bisa dibilang ini makin ngasih sinyal kalau ada yang ditutup-tutupin.
Legalitas dan Aset Pemerintah
Belum lagi, SMA Siger ternyata ngejalanin operasional pakai aset Pemkot tanpa izin resmi dari DPMPTSP dan Disdikbud Lampung. Pak Hendri Adriansyah, praktisi hukum, bilang kalau hal ini bisa kena pidana penggelapan dan penadahan aset negara. Serem kan?
Yang bikin publik makin heboh, pemilik sekolah ini kaya banget: Eka Afriana, kekayaan sampai Rp40 miliar, dan Plt Sekda Bandar Lampung, Khaidarmansyah. Jadi logikanya, kenapa Pemkot harus kasih fasilitas ke mereka kalau memang nggak butuh bantuan finansial? Lagian, sekolahnya juga belum punya izin resmi. Sementara banyak sekolah swasta lain yang nyaris tutup dan siap gratisin biaya sekolah kalau dapat support pemerintah.
Fokus ke Perlindungan Anak
Masalah SMA Siger nggak cuma soal legalitas atau aset, tapi juga sentuh hak anak. Abdullah Sani nemuin indikasi ada perbuatan salah ke peserta didik yang melanggar UU Perlindungan Anak. Makanya dia langsung laporin ke Polda. Tujuannya jelas: jangan sampai anak-anak jadi korban, mental mereka terganggu, atau pendidikan mereka sia-sia. Sekolah yang nggak terdaftar di Dapodik dan nggak diakui instansi resmi jelas bikin masa depan siswa rawan.
Kolaborasi Biar Aman
Selain laporan ke Polda, Sani juga bakal ngajak Unit atau Komisi Perlindungan Anak dan Dinas Pendidikan buat bareng-bareng nanganin kasus ini. Tujuannya biar kasus SMA Siger nggak meledak jadi isu nasional bahkan internasional. Jadi Indonesia nggak dicap negara rawan kasus anak karena kelalaian pemerintah sendiri.
Harapan Publik
Publik sekarang berharap Polda Lampung bergerak cepat, tepat, dan transparan. Keberanian Abdullah Sani nunjukin kalau penggiat publik masih bisa banget ngawal isu sensitif demi keadilan dan keselamatan masyarakat. SMA Siger sekarang jadi spotlight semua pihak: masyarakat, aparat hukum, dan lembaga perlindungan anak. Semua berharap penyelidikan tuntas, fakta terbuka, dan jadi pelajaran buat pengelola sekolah lain biar lebih transparan dan bertanggung jawab.
Singkatnya, kehadiran Abdullah Sani di Bandar Lampung bukan cuma bikin heboh, tapi juga bikin publik sadar kalau pendidikan dan hak anak itu prioritas utama. Semua mata sekarang tertuju ke Polda Lampung, dan kita tunggu update kasus ini selanjutnya!***
