PIP Niatnya Bantu, Eksekusinya Bikin Ribet

MUDA BELIA- Realisasi penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) lagi-lagi jadi bahan keluhan. Program yang niat awalnya mulia—bantu siswa dari keluarga kurang mampu—ternyata di lapangan masih bikin sekolah, siswa, dan orang tua sama-sama ngos-ngosan. Cerita ini datang dari salah satu SMK swasta di Kota Bandar Lampung, Selasa, 23 Desember 2025.

Pihak sekolah mengungkapkan, proses pencairan PIP masih jauh dari kata efisien. Masalah klasiknya: antrean panjang di bank penyalur. Siswa dan wali murid menumpuk di kantor cabang sejak pagi, bahkan sampai ke area parkir. Bukan cuma buang waktu, tapi juga bikin suasana jadi tidak kondusif—apalagi buat siswa yang seharusnya fokus belajar, bukan ikut drama antrean.

Kondisi di lapangan memang sesuai cerita. Salah satu cabang BNI terlihat penuh sesak oleh murid dan orang tua yang hendak mengurus PIP. Saking padatnya, sekolah yang datang untuk membantu pengurusan justru ditolak. Alasannya simpel tapi nyesek, “Sudah penuh sampai tanggal 31,” kata petugas keamanan bank. Padahal, sekolah tersebut masih satu wilayah dengan cabang bank itu.

Karena tak ingin hak siswa terabaikan, pihak sekolah akhirnya muter otak. Mereka mendatangi cabang bank lain yang jaraknya cukup jauh, harus melewati tiga sampai empat kecamatan. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil, meski waktunya mepet. Pencairan baru bisa dilakukan pada 29 Desember, hanya terpaut dua hari dari batas akhir aktivasi. Sedikit lagi, bantuan bisa hangus cuma gara-gara teknis.

Padahal, PIP adalah salah satu program andalan pemerintah untuk menekan angka putus sekolah. Untuk jenjang SMA dan sederajat, setiap siswa menerima Rp1,8 juta dalam satu kali pencairan. Nominal ini jelas sangat berarti—bisa buat seragam, sepatu, tas, sampai kebutuhan belajar lainnya. Sayangnya, manfaat besar ini belum sepenuhnya didukung sistem penyaluran yang ramah dan praktis.

Masalah utamanya bukan di dananya, tapi di alurnya. Efisiensi jadi kunci supaya siswa dan wali murid tidak harus cuti kerja, bolos sekolah, atau antre berjam-jam di bank. Sementara transparansi penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecurigaan atau kebingungan di tingkat sekolah.

Kalau sistem penyaluran PIP bisa diperbarui—lebih terjadwal, terkoordinasi, dan berbasis data—bantuan ini bakal jauh lebih berdampak. Harapannya simpel: niat baik negara ketemu eksekusi yang masuk akal. Biar PIP bukan cuma pintar di nama, tapi juga pintar di praktik.***