Daftar Isi
- You might also like
- 105 SMP Swasta dan 63 SMP Negeri, Mengapa Kepala Sekolah Masih Terpisah Wadah?
- Dari Pelaku UMKM hingga Profesional, KMP SeBINus Satukan Kekuatan Ekonomi Rakyat Lampung
- Besi Tiang Diduga Tak Sesuai Spek, Proyek Revitalisasi SDN 01 Gunung Sari Minta Diaudit
- Nama Bunda, Yayasan, dan Kekuasaan
- Relasi Keluarga yang Jadi Sorotan
- Anggaran Besar, Tapi untuk Siapa?
- Ini Bukan Benci, Tapi Alarm
MUDA BELIA— Di tengah obrolan soal pendidikan yang makin mahal, ijazah yang kadang tertahan, dan sekolah yang masih timpang fasilitasnya, nama SMA Siger justru jadi trending karena alasan yang beda. Bukan prestasi, tapi soal anggaran, yayasan, dan relasi kekuasaan yang bikin banyak warga bertanya: ini kebijakan pendidikan atau urusan keluarga?
Publik Bandar Lampung lagi-lagi dibuat mikir ulang soal arah anggaran pendidikan. Apalagi ketika SMA Siger dikaitkan dengan Yayasan Siger Prakarsa Bunda, yang namanya terasa sangat personal dan dekat dengan kekuasaan.
Nama Bunda, Yayasan, dan Kekuasaan
Nama “Bunda” bukan hal asing di Bandar Lampung. Eva Dwiana, Wali Kota Bandar Lampung, memang dikenal nyaman dengan sapaan itu. Bahkan, ia pernah mengakuinya secara terbuka dalam podcast publik. Masalahnya, ketika sapaan personal berubah jadi identitas yayasan pendidikan yang menerima atau direncanakan menerima aliran APBD, publik jadi wajar curiga.
Yayasan Siger Prakarsa Bunda disebut-sebut sebagai bagian dari kepentingan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan dokumen hukum, yayasan tersebut berstatus swasta. Di sinilah keganjilan mulai terasa. Swasta, tapi pakai fasilitas negara. Swasta, tapi dananya dari APBD. Buat Gen Z dan milenial, ini red flag.
Relasi Keluarga yang Jadi Sorotan
Polemik makin panas ketika publik mengetahui bahwa salah satu pendiri yayasan tersebut adalah Eka Afriana, saudari kembar Eva Dwiana. Saat ini, Eka menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus Asisten Pemerintahan di Pemkot Bandar Lampung.
Di atas kertas, mungkin tidak ada yang salah. Tapi dalam praktik tata kelola, relasi ini rawan konflik kepentingan. Terlebih, muncul rencana penganggaran lebih dari Rp1 miliar pada APBD 2026 untuk yayasan tersebut. Sebelumnya, di perubahan anggaran 2025, juga ada rencana alokasi ratusan juta rupiah.
“Anggaran pendidikan itu uang rakyat, jadi harus dikelola adil dan transparan, bukan terkesan menguntungkan satu yayasan,” kata Misrul, Panglima Ormas Ladam, yang sejak awal menyoroti kasus ini.
Anggaran Besar, Tapi untuk Siapa?
Yang bikin publik makin bertanya-tanya, SMA Siger tidak berdiri dengan modal besar seperti sekolah swasta pada umumnya. Kegiatan belajar mengajarnya menggunakan fasilitas negara. Artinya, biaya operasional dasar relatif lebih ringan.
Di sisi lain, masih banyak sekolah di Bandar Lampung yang kekurangan fasilitas, guru honorer dengan gaji minim, dan siswa yang bahkan kesulitan mengurus ijazah. Dalam kondisi seperti ini, wajar kalau anak muda bertanya: kenapa anggaran pendidikan tidak diprioritaskan ke sana?
Bahkan sempat muncul wacana pengalihfungsian Terminal Panjang untuk mendukung yayasan ini. Bagi generasi yang kritis terhadap ruang publik dan tata kota, ide semacam ini terdengar problematik.
Ini Bukan Benci, Tapi Alarm
Kritik terhadap SMA Siger dan Yayasan Siger Prakarsa Bunda bukan soal sentimen pribadi. Ini soal tata kelola. Bandar Lampung bukan milik keluarga pejabat. Kota ini milik semua warga, termasuk mereka yang juga mengelola yayasan pendidikan swasta dan berharap diperlakukan setara.
Anak muda hari ini tidak anti-pemerintah. Tapi mereka anti kebijakan yang tidak transparan. Jika pemerintah ingin membantu pendidikan, jalurnya jelas: hibah terbuka, mekanisme adil, dan pengawasan ketat. Bukan lewat jalan pintas yang bikin kepercayaan publik makin tipis.
Anggaran pendidikan seharusnya jadi jembatan masa depan, bukan sumber kontroversi.***
