Daftar Isi
- You might also like
- Henry Yosodiningrat Minta Heri Wardoyo Diperiksa Terpisah, Ada Keterangan Saksi yang Bertentangan
- Dugaan Intervensi Arinal Terkuak, Mingrum Bicara Harmonisasi, Ririn Akui Ada Tekanan Penilaian Atasan
- Ridwan GEMA PUAN: Jangan Jadikan Rakyat Korban Perang Elite! Pemilu Ulang 2027 Harus Lewat Jalur Konstitusi
MUDA BELIA- Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) dan puskesmas keliling alias pusling lagi jadi sorotan warga Bandar Lampung. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan anggaran total 50 miliar rupiah, beberapa warga mengaku belum pernah dengar sosialisasi sama sekali, bikin akses kesehatan terasa kurang nyambung.
Rohim, warga Garuntang, jadi salah satu yang cerita pengalamannya. Saat berobat karena gatal-gatal di BLUD Puskesmas Satelit, ia cuma pakai BPJS. “Abis berobat gatal-gatal, pakai BPJS. Untuk P2KM saya belum denger. RT atau yang lain juga enggak pernah ngasih tahu tuh,” katanya, Senin, 5 Januari 2026. Selain P2KM, ia juga nggak pernah lihat puskesmas keliling datang ke lingkungannya.
Warga lain, Sarbanun dari Langkapura, cerita hampir sama. Tahun lalu, tepatnya 26 Desember 2025, pas pasang implant di Puskesmas Segala Mider, ia juga nggak pernah dapet info soal P2KM maupun pusling. Padahal, pusling dirancang buat skrining Penyakit Tidak Menular seperti hipertensi dan diabetes, tujuan utamanya promotif dan preventif.
Sayangnya, Dinas Kesehatan dan BLUD Puskesmas sampai sekarang belum kasih klarifikasi soal ini. Redaksi udah coba hubungi Kepala Dinas Kesehatan pada Senin, 5 Januari 2026, tapi belum dapat janji resmi. Akhirnya, surat permohonan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diajukan dulu. Hal yang sama juga diterapkan ke BLUD Puskesmas Satelit dan Segala Mider. Pegawai di Satelit bilang kepala puskes lagi rapat dengan BKD, jadi belum bisa diwawancara.
Anggaran 50 miliar rupiah itu sendiri sudah disahkan Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung. Sekitar setengahnya dialokasikan buat P2KM, yang memungkinkan warga berobat hanya pakai KTP dan KK. Sisanya buat pembayaran BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Pekerja Penerima Upah (PPU).
Kondisi ini nunjukin kalau transparansi dan sosialisasi layanan kesehatan masih perlu diperkuat. Warga butuh info jelas soal prosedur, layanan, dan bagaimana anggaran ini digunakan. Tujuannya biar program kesehatan bener-bener dirasain semua lapisan masyarakat sesuai amanah undang-undang kesehatan dan keterbukaan informasi publik.
Ke depan, publik Bandar Lampung tentu berharap Dinas Kesehatan dan BLUD Puskesmas bisa lebih aktif kasih info, biar P2KM dan pusling nggak cuma program di kertas tapi nyata dirasakan manfaatnya oleh warga.***
