Daftar Isi
- You might also like
- Penyadapan Presiden Dikaitkan dengan Makar, Advokat Hendri Adriansyah: Jangan Asal Tarik Kesimpulan!
- Maklumat Matraman Bersuara Keras! Pemerintah Diminta Berpihak ke Rakyat, Jika Tidak Pemilu Ulang Jadi Tuntutan
- Saling Bantah di Sidang PI 10 Persen! Ririn Sebut Terima Rp50 Juta, Hermawan Membantah
MUDA BELIA – Wali Kota Eva Dwiana sejak pertengahan 2025 mendapat sorotan karena praktik Individualisme Anarkis terkait penyelenggaraan SMA swasta Siger. Sekolah ini sudah beroperasi meski belum mengantongi izin dari DPMPTSP dan Disdikbud Provinsi Lampung, memicu kekhawatiran bagi peserta didik dan wali murid terkait legalitas dan masa depan akademik.
Menurut teori sosiologi Emile Durkheim, Individualisme Anarkis muncul ketika individu menempatkan dirinya sebagai pusat mutlak dan menolak otoritas eksternal, termasuk hukum dan institusi sosial. Dalam kasus SMA Siger, kebijakan wali kota dianggap menolak substratum kekuasaan eksternal, seperti UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan regulasi perizinan sekolah, sehingga menimbulkan risiko hukum dan pendidikan.
Fenomena ini berpotensi menimbulkan Anomie, istilah Durkheim untuk kondisi moral masyarakat yang ambruk ketika lembaga sosial tidak efektif. Dampak nyata pada konteks ini, peserta didik yang belajar di SMA Siger berisiko kehilangan ijazah resmi, sehingga mengalami ketidakpastian masa depan pendidikan. Hal ini secara psikologis dapat mengurangi kebahagiaan tetap, karena tujuan pendidikan tidak terpenuhi.
Wali murid yang belum sadar risiko ini mungkin menempatkan anak-anak mereka di sekolah yang belum terdaftar Dapodik, sehingga potensi administrasi dan legalitas menjadi masalah jangka panjang. Ketidaktahuan masyarakat dan dukungan tanpa pemahaman terhadap kebijakan ini memungkinkan Individualisme Anarkis terus menyebar, karena sebagian warga menganggap kegiatan sekolah sah tanpa mengecek regulasi resmi.
Selain masalah legalitas, kasus SMA Siger juga menimbulkan pertanyaan etis dan sosial: apakah kepentingan individu, termasuk afiliasi keluarga dengan pejabat terkait, lebih diutamakan daripada kepentingan kolektif? Durkheim menekankan bahwa kegagalan institusi sosial dan perilaku individu yang mengabaikan norma dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial, frustrasi masyarakat, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Secara keseluruhan, praktik ini menunjukkan bahwa inovasi atau inisiatif pribadi dalam pendidikan harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan, transparansi, dan kesadaran publik. Tanpa itu, risiko Individualisme Anarkis dapat menimbulkan dampak struktural yang serius bagi generasi muda dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota.***
