Daftar Isi
MUDA BELIA- Isu SMA Siger di Kota Bandar Lampung makin panas. Bukan cuma soal air mata di ruang publik, tapi soal angka, dokumen, dan uang rakyat. Aliran APBD Rp350 juta yang masuk ke SMA Siger kini jadi pemantik pertanyaan besar: ini murni soal pendidikan, atau ada yang disembunyikan?
APBD Lebih Besar dari BOS, Masuk Akal atau Kebablasan?
Sorotan publik bermula dari fakta sederhana tapi bikin kening berkerut. SMA Siger menerima suntikan APBD sebesar Rp350 juta. Angka ini jauh melampaui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang hanya sekitar Rp150 juta per tahun.
Artinya, sekolah yang disebut-sebut sebagai solusi anak putus sekolah justru mendapat anggaran daerah lebih dari dua kali lipat dana BOS. Pertanyaannya pun viral di ruang diskusi publik: uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
Pangdam Ladam Misrul ikut angkat suara. Ia menilai skema anggaran SMA Siger tidak masuk akal dan mendesak audit menyeluruh.
“Kalau anggarannya lebih besar dari BOS, publik berhak tahu detail penggunaannya. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi,” ujar Misrul, Selasa, 27 Januari 2026.
Status Sekolah vs Fakta Akta Yayasan
Masalah tidak berhenti di angka. Klaim Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang menyebut SMA Siger sebagai bagian dari pemerintah daerah berbenturan dengan fakta hukum.
Dokumen akta notaris menunjukkan SMA Siger berada di bawah yayasan swasta, bukan sekolah negeri. Lebih janggal lagi, pendaftaran siswa disebut sudah dibuka 9 Juli 2025, sementara yayasan baru tercatat berdiri pada 31 Juli 2025.
“Ini janggal dari awal. Sekolah belum jelas statusnya, tapi sudah dirancang menerima APBD. Ini yang harus dibuka terang-benderang,” kata Pangdam.
Modul Dijual, Anggaran Dipertanyakan
Klarifikasi bahwa anggaran digunakan untuk kebutuhan pembelajaran juga dipatahkan temuan lapangan. Pangdam mengungkap adanya praktik penjualan modul kepada siswa seharga Rp15 ribu per mata pelajaran.
“Kalau katanya anggaran untuk mata pelajaran, kenapa siswa masih beli modul? Bukti videonya ada. Ini bukan asumsi,” tegasnya.
Temuan ini membuat publik makin skeptis terhadap narasi pembelaan yang dibangun. Di media sosial, warganet ramai menyebut kasus ini sebagai ironi pendidikan: anggaran besar, tapi beban tetap ke siswa.
Tangisan di Publik dan Pelajaran dari Masa Lalu
Dalam polemik ini, tangisan Wali Kota Eva Dwiana di hadapan publik justru menuai reaksi beragam. Pangdam menilai emosi tidak bisa dijadikan alat klarifikasi.
“Kalau cuma menangis, Noel juga menangis. Angelina Sondakh juga menangis. Tapi fakta tetap fakta,” ujarnya.
Pernyataan ini jadi pengingat pahit: dalam urusan uang negara, empati publik tidak bisa menggantikan dokumen dan pertanggungjawaban hukum.
Publik Menunggu, Dokumen Ditantang
DPRD Kota Bandar Lampung disebut telah meminta Pemkot membuka dokumen kenegaraan terkait SMA Siger. Namun hingga kini, publik masih menunggu transparansi itu benar-benar dibuka.
Kasus SMA Siger pun berubah dari isu lokal menjadi ujian besar tata kelola pendidikan. Bukan soal siapa yang paling tersentuh, tapi siapa yang berani jujur dan bertanggung jawab.***
