Daftar Isi
MUDA BELIA — Anggaran Kabupaten Tanggamus kembali jadi perhatian. DPRD Tanggamus bersama Pemerintah Kabupaten Tanggamus resmi menyepakati dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggamus, Rabu (2/9/2026). Menariknya, rapat ini bukan cuma membahas perubahan anggaran 2026, tetapi sekaligus membuka pembahasan awal untuk rancangan anggaran 2027.
Jadi, bisa dibilang Pemkab dan DPRD Tanggamus sudah mulai ancang-ancang menentukan ke mana arah uang daerah bakal digerakkan tahun depan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo bersama Wakil Ketua I M. Rangga Putra Hakim, Wakil Ketua II Irwandi Suralaga, dan Wakil Ketua III Bunyamin.
Dari total 45 anggota DPRD, sebanyak 42 anggota hadir. Sementara tiga lainnya tidak hadir dengan keterangan dua orang sakit dan satu orang izin.
Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat, Ketua APDESI, tokoh masyarakat, insan pers hingga organisasi kemasyarakatan juga hadir dalam rapat tersebut.
Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah menyepakati sekaligus menandatangani MoU KUPA dan PPAS-P 2026.
Menurutnya, kesepakatan tersebut menunjukkan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD berjalan cukup solid.
“Penandatanganan ini merupakan cerminan hubungan baik antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Tanggamus. Setelah ini, proses penyusunan dan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat sama-sama kita laksanakan,” ujar Saleh Asnawi.
Anggaran Tembus Rp1,74 Triliun, Tapi Ada Defisit Rp101 Miliar
Nah, bagian ini yang cukup menarik perhatian.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Tanggamus, pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 ditetapkan sebesar Rp1,64 triliun.
Sementara belanja daerah justru lebih besar, yakni mencapai Rp1,74 triliun.
Kalau dihitung, terdapat defisit sekitar Rp101,3 miliar.
Namun, pemerintah daerah sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Nilai pembiayaan neto ditetapkan sama, yakni Rp101,3 miliar.
Dengan begitu, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan tercatat Rp0.
Pembahasan KUPA dan PPAS-P sendiri sebelumnya sudah dilakukan pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Pembahasan melibatkan Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah.
Banggar mengingatkan agar perubahan anggaran jangan cuma fokus pada bagaimana uang bisa habis dibelanjakan.
Yang lebih penting, setiap program harus punya alasan yang jelas dan memberikan efek nyata bagi masyarakat.
Artinya, program yang dianggap tidak terlalu penting harus bisa dievaluasi, sementara kebutuhan yang benar-benar mendesak harus menjadi prioritas.
Data BPJS Juga Jadi Perhatian
Selain soal angka anggaran, DPRD Tanggamus juga menyoroti pengelolaan data BPJS.
Masalah data yang tumpang tindih jangan sampai membuat program pelayanan kesehatan menjadi tidak tepat sasaran.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mengintegrasikan data BPJS dengan data kependudukan dan layanan kesehatan.
Data juga perlu diperbarui secara berkala supaya masyarakat yang memang berhak mendapatkan pelayanan tidak justru terlewat.
Tanggamus Mulai Siapkan Anggaran 2027
Belum selesai urusan APBD Perubahan 2026, Pemkab Tanggamus sudah mulai menggeber persiapan anggaran 2027.
Dalam rapat yang sama, pemerintah daerah menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.
Proyeksi pendapatan daerah 2027 mencapai sekitar Rp1,74 triliun.
Sementara belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp1,71 triliun.
Dengan angka tersebut, terdapat surplus pendapatan dan belanja sekitar Rp20,28 miliar.
Untuk pendapatan, PAD Tanggamus diproyeksikan mencapai Rp139,38 miliar.
Kemudian pendapatan transfer sekitar Rp1,51 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp84,2 miliar.
Sedangkan dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp6,5 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp26,78 miliar.
Dana tersebut antara lain diarahkan untuk penyertaan modal daerah serta pembayaran cicilan pokok utang yang sudah jatuh tempo.
Fokus 2027: Infrastruktur, Ekonomi hingga SDM
Untuk 2027, Pemkab Tanggamus membawa tema pembangunan “Peningkatan Produktivitas Melalui Infrastruktur dan Investasi Daerah untuk Mendorong Hilirisasi Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.
Bahasanya memang cukup panjang, tapi intinya jelas: pemerintah ingin anggaran diarahkan ke program yang benar-benar punya dampak.
Ada lima prioritas utama yang menjadi perhatian.
Mulai dari peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi daerah, pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi, hingga peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.
Pemkab juga menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial atau THIS.
Selain itu, kebijakan belanja menggunakan konsep money follows program.
Sederhananya, uang mengikuti program prioritas. Jadi bukan sekadar membagi anggaran ke berbagai kegiatan, tetapi melihat dulu program mana yang paling dibutuhkan masyarakat.
PAD Harus Digenjot
DPRD Tanggamus juga memberikan pekerjaan rumah lain kepada pemerintah daerah, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu sektor yang dinilai masih bisa dimaksimalkan adalah pajak air, termasuk air permukaan dan air tanah.
Banggar meminta pemerintah memperbaiki basis data wajib pajak, memperketat pengawasan, memperkuat koordinasi antarinstansi dan memanfaatkan teknologi informasi.
Pemerintah juga diminta lebih aktif mencari objek pajak baru yang potensial.
Dengan disepakatinya KUPA dan PPAS-P 2026 serta disampaikannya rancangan KUA-PPAS 2027, bola kini masuk ke tahap pembahasan berikutnya.
Tantangannya bukan sekadar memastikan anggaran terserap 100 persen.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah uang daerah benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan program yang terasa manfaatnya.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan anggaran bukan cuma angka di laporan, tetapi seberapa besar dampaknya bisa dirasakan warga Tanggamus.
