Daftar Isi
MUDA BELIA- Di tengah suasana duka akibat banjir bandang di Sumatera yang disebut-sebut lebih dahsyat dari tsunami Aceh 2004, publik Indonesia kembali dibuat naik tensi—bukan hanya karena skala bencananya, tapi juga karena pernyataan salah satu wali kota yang langsung bikin warganet tepok jidat berjamaah.
Bagaimana tidak? Saat ribuan warga sedang berjuang bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian, wali kota tersebut justru dengan santai meminta ASN di daerahnya mengumpulkan pakaian bekas untuk korban bencana.
“ASN semuanya sudah mengumpulkan dana, mengumpulkan baju-baju yang masih bisa dipake, tinggal nanti kita kirimkan,” ujarnya pada 4 Desember 2025.
Kalimat itu langsung viral dan menuai kritik dari berbagai penjuru. Salah satu yang paling vokal adalah Panglima Ormas Laskar Muda Lampung, Pangdam Misrul, yang tanpa basa-basi menyebut pernyataan tersebut sebagai contoh jelas *sesat pikir level dewa*.
“Malu saya punya wali kota yang sesat pikir,” tegasnya, penuh kecewa.
Menurut Misrul, komentar ini bukan tentang permusuhan pribadi atau drama masa lalu. Ia menegaskan bahwa masalahnya adalah **kebijakan yang tidak nyambung dengan situasi darurat yang sedang melanda negeri**.
Misrul lalu mengungkap fakta yang makin bikin publik geleng-geleng: sebelum tragedi banjir bandang, wali kota tersebut justru memberikan hibah puluhan miliar rupiah kepada dua instansi yang sebenarnya sudah punya anggaran besar—yakni instansi penegak hukum di level provinsi dan sektor pendidikan yang berada di bawah kementerian.
“Kebijakan itu kan sekarang dengan adanya bencana ini adalah kebijakan sesat pikir. Ketika ada bencana besar dan orang banyak membutuhkan, kita justru penggalangan dana dan mengumpulkan baju bekas,” kritik Misrul.
Ia kemudian menambahkan sesuatu yang makin bikin perdebatan panas:
“Tapi coba ingat, ketika untuk instansi yang punya anggaran, malah all out memberikan dana hibah sampai puluhan miliar.”
Publik pun diminta membandingkan:
Puluhan miliar diberikan ke instansi yang jelas-jelas sudah punya duit, sementara korban bencana hanya diberi baju bekas—itu pun hasil sumbangan warga yang sebenarnya juga lagi struggling dengan ekonomi.
Di lapangan, para pengungsi menghadapi malam-malam yang dingin, rasa lapar, dan kecemasan yang tak berujung. Dan di tengah kondisi itu, kebijakan sang wali kota dianggap tak hanya tidak peka, tapi juga menunjukkan betapa buruknya prioritas pemerintah daerah tersebut.
Akhirnya, warganet ramai-ramai bertanya:
“Ini pemimpin atau content creator prank sosial?”
Dan sampai hari ini, publik masih menunggu—bukan hanya klarifikasi, tapi juga pembenahan pola pikir dari para pemimpin daerah agar tidak lagi ‘sesat arah’ ketika ribuan nyawa sedang bertaruh.***
