Ujian Fiskal Awal 2026 Lampung Di Bawah Mirza

MUDA BELIA- Memasuki awal 2026, Pemerintah Provinsi Lampung kembali berhadapan dengan persoalan klasik namun krusial: pendapatan daerah yang belum mencapai target. Situasi ini menjadi sorotan publik karena menyangkut langsung kemampuan pemerintah menjaga layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah.

Tahun kedua kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dimulai dengan ruang fiskal yang ketat. Dari target pendapatan asli daerah lebih dari Rp4,22 triliun, realisasi tahun anggaran sebelumnya tercatat sekitar Rp3,37 triliun atau 79,9 persen. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pun belum optimal, hanya menyumbang sekitar 42 persen dari target yang ditetapkan.

Kondisi ini bukan cerita baru. Pada awal masa jabatan tahun 2025, pemerintah provinsi mewarisi kas terbatas sekitar Rp400 miliar, disertai utang jangka pendek dan kewajiban tunda bayar yang menembus Rp1,8 triliun. Realitas fiskal tersebut membatasi ruang gerak, sekaligus memaksa pemerintah memilih kebijakan yang paling berdampak langsung bagi masyarakat.

Di tengah keterbatasan anggaran, sejumlah capaian mulai terlihat. Kemantapan jalan provinsi tercatat meningkat menjadi 79,79 persen, naik sekitar 1,71 persen dibanding tahun sebelumnya. Yang tak kalah penting, laju kerusakan jalan berhasil ditekan, dari rata-rata empat persen per tahun menjadi sekitar 2,25 persen.

Sepanjang tahun pertama, pemerintah provinsi menangani 52 ruas jalan dengan total panjang lebih dari 66 kilometer serta melakukan pekerjaan pada 52 unit jembatan. Capaian ini mungkin belum terlihat besar, namun dalam kondisi fiskal yang sempit, langkah tersebut mencerminkan prioritas pada kebutuhan paling mendesak, bukan sekadar janji pembangunan.

Persoalan banjir di Kota Bandarlampung juga mulai disentuh. Pembangunan embung pengendali banjir di kawasan Kemiling dan Langkapura dirancang tidak hanya sebagai infrastruktur teknis, tetapi juga ruang publik yang dapat dimanfaatkan warga. Pendekatan ini menempatkan pembangunan sebagai bagian dari kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar proyek fisik.

Di sektor pendidikan, kebijakan yang diambil menyasar keresahan publik. Penghapusan pungutan komite di sekolah negeri serta pengembalian ribuan ijazah yang sempat tertahan menjadi langkah administratif yang berdampak langsung bagi masa depan pelajar. Pemerintah provinsi juga membuka akses penempatan tenaga kerja ke Jepang sebagai upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia Lampung.

Aspek budaya turut mendapat perhatian. Sejak awal masa jabatan, simbol-simbol adat Lampung Pepadun dan Saibatin dihadirkan sebagai pesan persatuan. Sejumlah situs cagar budaya berhasil memperoleh sertifikasi nasional, menandai upaya menjaga identitas daerah di tengah arus pembangunan.

Dukungan politik terhadap Mirza terbilang kuat. Pada Pilgub Lampung 2024, lebih dari 82 persen pemilih memberikan mandat kepadanya. Namun legitimasi besar ini sekaligus menjadi beban tanggung jawab untuk menjawab kritik publik yang tetap muncul seiring keterbatasan fiskal dan tingginya ekspektasi warga.

Awal 2026 menunjukkan bahwa arah kerja pemerintah provinsi mulai terbaca: bertahap, realistis, dan menyesuaikan kemampuan anggaran. Tantangan ke depan tidak ringan, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah hingga menjaga konsistensi kebijakan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat luas.***