Keadilan Sosial Dipertanyakan, Nelayan Pesawaran Minta Hak Melaut Tetap Terjaga

MUDA BELIA- Tepat pada momentum Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, Provinsi Lampung mencatat sejarah baru dengan hadirnya hotel bintang lima pertama di kawasan pesisir Kabupaten Pesawaran, yakni Marriott Resort & Spa Lampung.

Kehadiran investasi pariwisata berskala besar itu tentu menjadi kabar baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan promosi destinasi wisata Lampung ke tingkat nasional maupun internasional.

Namun di balik kemegahan hotel dan optimisme investasi tersebut, muncul pertanyaan yang terus bergema dari sebagian masyarakat pesisir: apakah pembangunan telah berjalan seiring dengan keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari laut?

Ketika Janji dan Harapan Masih Ditunggu

Dua tahun lalu, Wakil Bupati Pesawaran, Antonius Muhammad Ali, pernah menyampaikan komitmennya untuk membela kepentingan nelayan selama perjuangan tersebut dilakukan demi kebaikan bersama.

Pernyataan itu hingga kini masih diingat oleh sebagian nelayan yang berharap pemerintah daerah dapat menjadi jembatan antara kepentingan investasi dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Bagi mereka, persoalan utama bukanlah keberadaan hotel.

Sebagian besar nelayan justru mengaku mendukung pengembangan sektor pariwisata yang diyakini mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Yang menjadi persoalan adalah keberadaan jaring dan pelampung pembatas laut yang menurut mereka membatasi ruang gerak saat mencari ikan dan cumi-cumi.

Nelayan dan Laut yang Tak Terpisahkan

Dalam sejumlah forum dialog dengan pihak terkait, nelayan menyampaikan bahwa laut bukan sekadar ruang kerja, melainkan sumber kehidupan yang telah diwariskan turun-temurun.

Mereka mengaku kesulitan menjangkau sejumlah titik tangkap ketika arah angin membawa perahu menuju area yang kini dipasangi pembatas.

Bagi nelayan tradisional, perubahan kecil dalam akses laut bisa berdampak besar terhadap hasil tangkapan harian.

Keluhan yang muncul bukan hanya soal jarak tempuh, tetapi juga mengenai efektivitas mereka mencari nafkah di tengah kondisi cuaca dan arus laut yang terus berubah.

Perspektif Pengelola dan Pemerintah

Di sisi lain, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menjelaskan bahwa pemasangan pembatas laut dilakukan dengan tujuan menjaga kawasan pesisir dari sampah, melindungi ekosistem perairan, serta mendukung pengelolaan terumbu karang buatan yang menjadi bagian dari kawasan wisata.

Menurut penjelasan yang disampaikan kepada media, nelayan tetap dapat memasuki area tersebut melalui mekanisme koordinasi atau pemberitahuan kepada pihak pengelola.

Namun persoalan berikutnya muncul ketika sebagian nelayan mengaku belum mengetahui secara pasti prosedur maupun kontak yang dapat dihubungi untuk memperoleh akses tersebut.

Akibatnya, komunikasi yang belum sepenuhnya terbuka justru menimbulkan persepsi berbeda di lapangan.

Pancasila dan Jalan Tengah

Jika melihat persoalan ini dari sudut pandang Pancasila, terutama sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka tantangan sesungguhnya bukan memilih antara investasi atau nelayan.

Yang dibutuhkan adalah menemukan titik temu agar keduanya dapat berjalan berdampingan.

Investasi memang penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun masyarakat lokal juga harus merasakan manfaat yang nyata dan tidak kehilangan akses terhadap sumber penghidupan yang telah mereka jalani selama puluhan tahun.

Sebaliknya, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan juga membutuhkan dukungan masyarakat sekitar agar tercipta hubungan yang harmonis antara investor dan warga.

Menunggu Solusi Konkret

Hingga kini, sejumlah nelayan masih berharap adanya dialog yang lebih intensif dan terbuka antara pemerintah daerah, pengelola kawasan wisata, serta masyarakat pesisir.

Harapan mereka sederhana: akses yang jelas, komunikasi yang transparan, dan solusi yang memungkinkan aktivitas nelayan tetap berjalan tanpa menghambat pengembangan sektor pariwisata.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan megah atau masuknya investasi besar, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan manfaat yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pertanyaan yang muncul hari ini bukan sekadar apakah Pancasila masih sakti.

Melainkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata, sehingga pembangunan ekonomi dan keadilan sosial dapat berjalan seiring di pesisir Lampung.***