Buntut Dinasti Kebijakan: Eva Dwiana dan Eka Afriana Bertubi-Tubi Dilaporkan ke Polda, Kemendagri, hingga Kejagung

MUDA BELIA- Polemik dugaan praktik dinasti kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung semakin memanas. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Eka Afriana, kini tengah menjadi sorotan tajam usai dilaporkan ke sejumlah lembaga besar, mulai dari Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). Laporan-laporan tersebut disebut sebagai buntut dari berbagai kebijakan yang dianggap berpihak pada kelompok tertentu dan dinilai menyimpang dari asas keadilan dalam birokrasi publik.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa laporan terhadap keduanya mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administratif, serta praktik nepotisme dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Beberapa pihak menilai, pola kebijakan yang diterapkan oleh Eva Dwiana memperlihatkan indikasi kuat adanya kepentingan politik dan hubungan personal yang memengaruhi roda pemerintahan di Kota Bandar Lampung.

Sumber dari kalangan internal pemerintahan daerah mengungkapkan, laporan ke Polda Lampung lebih menitikberatkan pada dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sementara laporan ke Kemendagri disebut fokus pada dugaan pelanggaran etika birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi. Adapun laporan ke Kejagung diarahkan pada kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam kebijakan pengelolaan anggaran dan jabatan di dinas-dinas strategis.

Kritik tajam pun datang dari berbagai elemen masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi di Lampung. Mereka mendesak agar seluruh laporan tersebut diproses secara terbuka dan tidak berhenti hanya pada tahap pemeriksaan administratif. Transparansi penanganan kasus ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan pemerintahan daerah.

Di sisi lain, sejumlah pengamat politik melihat kasus ini sebagai sinyal melemahnya integritas pemerintahan daerah yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik. Menurut mereka, praktik “dinasti kebijakan” seperti ini menjadi ancaman nyata bagi sistem demokrasi lokal, karena membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat luas.

Situasi ini juga berpotensi memengaruhi peta politik menjelang pemilihan kepala daerah berikutnya. Jika proses hukum berjalan serius dan terbuka, citra Eva Dwiana sebagai figur politik dapat terguncang. Publik kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum dan pemerintah pusat dalam menuntaskan persoalan yang telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Lampung.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan program sosial, tetapi juga dari komitmen menjaga integritas dan keadilan dalam setiap kebijakan publik. Ketika kekuasaan digunakan untuk melanggengkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka nilai demokrasi dan kepercayaan publik pun ikut tergerus.***