Daftar Isi
MUDA BELIA- Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) milik Pemerintah Kota Bandar Lampung sejatinya hadir sebagai solusi berobat gratis bagi warga yang belum tercover jaminan kesehatan. Anggarannya ada, fasilitasnya siap, tapi masalah klasiknya satu: belum semua warga tahu. Di tengah gencarnya program kesehatan, sosialisasi P2KM justru masih jadi pekerjaan rumah.
Fakta itu terlihat dari pengalaman Sarbanun, warga Kecamatan Langkapura. Pada Jumat, 26 Desember 2025, ia datang ke salah satu puskesmas untuk memasang alat kontrasepsi implan. Ia mengaku sama sekali tidak tahu soal P2KM dan datang dengan asumsi layanan kesehatan gratis hanya bisa diakses lewat BPJS. “Saya pakai BPJS, enggak tahu kalau ada program itu. Saya tadi pasang implan di lengan, biayanya gratis dan pelayanannya baik,” ujarnya polos usai keluar dari ruang pelayanan.
P2KM sendiri merupakan program kesehatan gratis yang dibiayai APBD Kota Bandar Lampung. Program ini menyasar warga yang belum terdaftar BPJS atau jaminan kesehatan lainnya. Syaratnya pun simpel, cukup KTP dan KK. Secara konsep, P2KM tergolong pro-rakyat dan relevan, apalagi bagi warga pra sejahtera. Sayangnya, masih banyak yang baru “ngeh” program ini setelah berobat, bukan sebelumnya.
Dari sisi pengelolaan, P2KM dijalankan langsung oleh puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Seorang pegawai puskesmas mengungkapkan bahwa BLUD saat ini memiliki kewenangan lebih luas dalam mengatur dan mengestimasi anggaran layanan. Artinya, secara teknis program ini punya ruang gerak yang cukup fleksibel untuk menjangkau masyarakat lebih luas, asalkan komunikasinya jalan.
Sorotan datang dari DPRD Kota Bandar Lampung. Ketua Komisi IV, Asroni Paslah, menegaskan pentingnya transparansi dan koordinasi antar pihak. Menurutnya, anggaran kesehatan yang besar harus dibarengi komunikasi yang jujur dan terbuka agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Kita harus membuka koordinasi dan komunikasi seluas-luasnya. Komisi IV tidak ingin menerima laporan yang hanya bagus di atas kertas, tapi di lapangan berbeda,” kata Asroni, Rabu, 24 Desember 2025.
Catatan DPRD ini masuk akal. Pasalnya, puskesmas BLUD mengelola banyak sumber dana sekaligus, mulai dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) APBN, BPJS, layanan umum, hingga P2KM dari APBD. Dengan “kantong” anggaran yang beragam, publik berhak tahu program apa saja yang bisa diakses, kapan, dan bagaimana caranya.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi lanjutan soal detail P2KM dan program kesehatan lainnya belum diperoleh karena sejumlah pejabat terkait sedang cuti bersama. Kondisi ini makin menegaskan satu hal: program boleh keren, anggaran boleh besar, tapi tanpa sosialisasi yang konsisten dan relevan dengan cara komunikasi hari ini, manfaatnya rawan tidak maksimal.***
