Daftar Isi
- You might also like
- Kasus dr. Ratna Jadi Sorotan, IDI Probolinggo: Dokter Jangan Sampai Takut Menolong Pasien
- Sastra Populis dan Politik Afektif dalam Karya Muhammad Alfariezie
- Purnama Wulan Sari Kampanyekan Budaya Membaca, Pejabat Perpusda Ungkap Realita Anggaran
- Gerak Cepat Sejak Hari Pertama
- Aturan Jelas, Pelayanan Harus Nyata
- RS Abdul Moeloek Jadi Sorotan
- Tantangan Kapasitas dan Rencana Pengembangan
- Suara Pasien dan Evaluasi ASN
MUDA BELIA- Tahun kerja 2026 baru saja dimulai, tapi Pemerintah Provinsi Lampung tak ingin kehilangan momentum. Di hari pertama masuk kerja, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal langsung melakukan inspeksi mendadak ke kantor-kantor pemerintahan hingga rumah sakit rujukan utama. Langkah ini penting untuk memastikan layanan publik tetap optimal dan tidak kendor sejak awal tahun.
Bagi masyarakat, sidak ini menjadi sinyal bahwa disiplin aparatur dan kualitas pelayanan masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama di sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
Gerak Cepat Sejak Hari Pertama
Inspeksi mendadak dilakukan serentak oleh tiga tim. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memimpin langsung satu tim, sementara dua tim lainnya dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan serta Asisten Administrasi Umum Sulpakar.
Sidak menyasar sejumlah organisasi perangkat daerah dan biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Fokusnya sederhana tapi krusial: kehadiran ASN, kesiapan kerja, dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Gubernur, sidak ini bukan sekadar formalitas tahunan. Ia menegaskan bahwa disiplin ASN adalah fondasi utama agar roda pemerintahan bisa berjalan efektif.
“Sidak ini untuk memastikan disiplin ASN benar-benar dijalankan dan kinerja perangkat daerah berjalan sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Aturan Jelas, Pelayanan Harus Nyata
Gubernur menekankan bahwa disiplin aparatur sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Karena itu, implementasi di lapangan harus konsisten, bukan hanya tertulis di atas kertas.
Bagi publik, disiplin ASN bukan sekadar soal absen, tapi berdampak langsung pada cepat atau lambatnya pelayanan yang diterima.
RS Abdul Moeloek Jadi Sorotan
Selain kantor pemerintahan, sidak juga dilakukan di RSUD Abdul Moeloek, rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Di awal tahun, Gubernur ingin memastikan layanan kesehatan tetap berjalan maksimal tanpa penurunan kualitas.
“Semua rujukan terakhir dari kabupaten dan kota itu ke Abdul Moeloek. Tidak ada rumah sakit lain lagi, sehingga pelayanannya harus tetap optimal,” tegasnya.
Gubernur meninjau Instalasi Farmasi, poliklinik umum, IGD, hingga ruang rawat inap bedah. Ia juga berdialog langsung dengan pasien untuk mendengar pengalaman mereka selama menjalani perawatan.
Tantangan Kapasitas dan Rencana Pengembangan
Rahmat Mirzani Djausal mengakui RSUD Abdul Moeloek masih menghadapi persoalan kelebihan kapasitas. Namun, Pemprov Lampung mendorong peningkatan fasilitas dan teknologi sebagai solusi jangka menengah.
“Saya sudah minta Pak Sekda mendukung penuh kebutuhan RSUDAM. Tahun 2026 ini, RSUD Abdul Moeloek akan memiliki fasilitas LASIK dan menjadi rumah sakit pertama di wilayah Sumbagsel yang menyediakan layanan tersebut,” katanya.
Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi ketergantungan rujukan ke luar daerah.
Suara Pasien dan Evaluasi ASN
Di tengah kunjungan, Gubernur juga berbincang dengan Sutrisno (62), pasien asal Gunung Sugih, Lampung Tengah. Ia mengaku puas dengan layanan yang diterimanya selama menjalani kemoterapi menggunakan BPJS.
“Saya kemoterapi tulang sudah tiga tahun pakai BPJS. Alhamdulillah pelayanannya sangat baik,” ujarnya.
Sementara itu, Mulyadi Irsan menyampaikan bahwa hasil sidak di 15 OPD menunjukkan tingkat kehadiran ASN tergolong baik, meski masih ada catatan pembinaan.
“Kesadaran sudah cukup, tapi tetap perlu dukungan dan pembinaan bagi yang belum maksimal,” jelasnya.
Sulpakar menambahkan, sidak ini bertujuan memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu sejak hari pertama kerja. Menurutnya, disiplin dan tanggung jawab ASN menjadi kunci pemerintahan yang profesional dan melayani.
Sidak di hari pertama kerja ini menjadi penanda arah kebijakan Pemprov Lampung sepanjang 2026. Disiplin aparatur dan kualitas layanan publik diharapkan tak hanya kuat di awal tahun, tetapi konsisten dirasakan masyarakat hingga akhir tahun.***












