Daftar Isi
- You might also like
- Dari Waktu hingga Kehilangan, “Puisi 68” Membuka Ruang Renungan Baru Karya Isbedy Stiawan ZS
- Wabup Agus Suranto Lantik Sekretaris Disdukcapil, Auditor dan Guru, Dorong Pelayanan Publik Makin Cepat dan Humanis
- Di Tengah Kasus Mafia Tanah, Way Kanan Malah Rogoh Rp915,6 Miliar Buat Belanja ASN dan DPRD, Warga Masih Keluhkan Jalan Rusak
MUDA BELIA– Pihak manajemen SMP Negeri 1 Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, membantah tudingan adanya pelanggaran administratif dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahap Awal Tahun Anggaran 2025.
Bantahan tersebut disampaikan secara resmi melalui kuasa hukum sekolah, Hermawan, S.H.I., M.H., C.M., S.H.E.L., yang menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan Dana BOS telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah melalui pemeriksaan resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Hermawan, pemberitaan yang menyebut adanya maladministrasi terkait alokasi anggaran tenaga honorer sebesar 35,31 persen dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
“Tudingan adanya kelalaian sengaja atau penyalahgunaan wewenang sama sekali tidak berdasar. Pengelolaan dana BOSP di SMPN 1 Jatiagung telah melalui pemeriksaan resmi oleh BPK dan hasilnya menunjukkan tata kelola keuangan yang akuntabel serta tidak ditemukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dituduhkan,” ujar Hermawan dalam keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan bahwa realisasi penggunaan anggaran tersebut memiliki dasar hukum serta justifikasi teknis yang sah dalam petunjuk teknis (juknis) transisi, dan telah menjadi bagian dari proses pemeriksaan auditor negara.
Karena itu, menurutnya, asumsi yang menyebut adanya potensi kerugian negara maupun Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tidak memiliki landasan hukum yang cukup.
Selain menanggapi isu pengelolaan dana BOS, pihak kuasa hukum juga memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut Kepala SMPN 1 Jatiagung, Marsudi, sulit dikonfirmasi oleh media.
Hermawan menegaskan bahwa kliennya tidak pernah berniat menghindari konfirmasi ataupun menutup diri terhadap informasi publik.
“Bapak Marsudi sebagai kepala sekolah memiliki berbagai agenda kedinasan yang cukup padat, baik di dalam maupun luar sekolah. Ketidakhadiran beliau pada waktu tertentu tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai tindakan menghindar atau tidak kooperatif,” jelasnya.
Pihak sekolah berharap klarifikasi tersebut dapat meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat serta memberikan pemahaman yang utuh mengenai pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Jatiagung.
