Warga Banyumas dan Pagelaran Utara Curhat ke Suherman, Infrastruktur dan BPJS Jadi Sorotan

MUDA BELIA — Reses anggota DPRD Pringsewu sekaligus Ketua DPRD Pringsewu, Suherman, benar-benar jadi ruang warga untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan di lapangan.

Seratusan warga dari Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara hadir dalam reses yang digelar di Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Minggu (30/8/2026).

Bukan cuma datang untuk mendengarkan paparan, warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini mengganggu aktivitas mereka.

Mulai dari jalan rusak, akses menuju Kecamatan Pagelaran, kebutuhan jembatan penghubung, sampai kartu BPJS subsidi pemerintah yang disebut sudah tidak aktif.

Setidaknya ada tiga persoalan infrastruktur yang cukup mencuri perhatian dalam reses tersebut.

Pertama, warga Pagelaran Utara meminta pemerintah melanjutkan pembangunan jalan hotmix yang menghubungkan Pekon Fajarmulya dengan Pekon Fajarbaru.

Ruas jalan tersebut memiliki panjang sekitar 16 kilometer dan kondisinya disebut sudah rusak berat.

Kondisi jalan yang tidak nyaman membuat aktivitas warga, termasuk pengguna kendaraan roda dua dan roda empat, menjadi terganggu.

Warga berharap pembangunan yang sebelumnya sudah diawali melalui program jalan inpres bisa kembali dilanjutkan sampai tuntas.

Menanggapi keluhan tersebut, Suherman menyatakan akan memperjuangkan aspirasi warga.

“Semoga harapan warga bisa segera terwujud,” kata Suherman.

Warga Banjarejo Ingin Akses Bendungan Dibuka

Curhatan berikutnya datang dari warga Pekon Banjarejo.

Warga meminta akses menuju Kecamatan Pagelaran melalui jalan di kawasan Bendungan Way Sekampung bisa dibuka untuk masyarakat.

Pasalnya, jika akses tersebut dapat digunakan, perjalanan dari Banjarejo menuju Pagelaran hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan jarak yang lebih dekat.

Namun saat ini akses tersebut belum bisa digunakan masyarakat.

Akibatnya, warga harus mengambil jalur memutar melalui Pringsewu atau melewati Kecamatan Banyumas, kemudian menuju Pringsewu dan Pagelaran.

Perjalanan yang seharusnya singkat akhirnya bisa memakan waktu sekitar 30 hingga 45 menit.

Bagi warga, kondisi tersebut jelas membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang efisien.

Suherman berharap pengelola Bendungan Way Sekampung dapat mempertimbangkan aspirasi tersebut.

Menurutnya, jika akses bisa dibuka dengan memperhatikan aturan dan aspek keselamatan, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Puluhan Tahun Menunggu Jembatan

Masih dari warga Banjarejo, ada satu persoalan yang ternyata sudah berlangsung cukup lama.

Warga menginginkan adanya jembatan yang menghubungkan Pekon Banjarejo dengan Pekon Bumiarum.

Selama puluhan tahun, dua pekon tersebut dipisahkan oleh aliran Way Sekampung yang cukup lebar dan dalam.

Untuk menyeberang, warga harus menggunakan rakit dengan biaya sekitar Rp5.000 per orang untuk sekali perjalanan.

Artinya, untuk pergi dan pulang, warga harus mengeluarkan sekitar Rp10.000.

Bagi masyarakat yang setiap hari harus beraktivitas melintasi sungai, biaya tersebut tentu bukan persoalan sepele.

Apalagi akses ini juga digunakan anak-anak sekolah dan masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas menuju Bumiarum maupun Pringsewu.

Warga bahkan disebut pernah menyatakan siap menghibahkan sebagian lahan untuk pembangunan jembatan.

Ironisnya, rencana pembangunan yang pernah muncul beberapa tahun lalu belum juga terealisasi.

Bahkan, warga menyebut material berupa besi jembatan sempat ditumpuk di sekitar lokasi. Namun sampai sekarang jembatan yang diharapkan belum juga terwujud.

Karena tidak ingin terus membayar ongkos rakit, sebagian warga memilih jalur alternatif melalui jalan onderlag yang rusak di kawasan perkebunan.

Mereka kemudian melewati Pekon Sinar Baru Timur, Dusun Sinar Gunung, hingga menuju Bumiarum melalui jembatan gantung.

Suherman mengatakan persoalan jembatan tersebut akan ikut diperjuangkan.

Ia berharap program pemerintah pusat yang berkaitan dengan pembangunan ribuan jembatan dapat turut menyentuh kebutuhan masyarakat Pringsewu, khususnya Pekon Banjarejo.

BPJS 64 Ribu Warga Ikut Jadi Sorotan

Selain persoalan jalan dan jembatan, kartu BPJS subsidi pemerintah menjadi salah satu isu yang cukup panas dalam reses tersebut.

Suherman menyebut sekitar 64 ribu kartu BPJS masyarakat Pringsewu telah diputus oleh pemerintah kabupaten karena persoalan anggaran.

Menurutnya, persoalannya bukan hanya soal angka 64 ribu peserta.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya bagi masyarakat yang memang membutuhkan layanan kesehatan.

Suherman mengaku banyak menerima keluhan dari warga yang baru mengetahui kartu BPJS mereka tidak aktif ketika hendak berobat.

Ada warga yang sudah datang ke rumah sakit untuk menjalani terapi, tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata kepesertaan BPJS-nya sudah tidak aktif.

Kondisi seperti ini tentu membuat warga kebingungan, terutama mereka yang memang membutuhkan pengobatan secara rutin.

Suherman menilai pemutusan kepesertaan tidak boleh dilakukan begitu saja.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan validasi dan verifikasi data terlebih dahulu agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak ikut menjadi korban.

“Tapi mestinya harus verifikasi data, jangan warga yang tidak mampu yang diputus,” tegas Suherman.

Ia mengatakan persoalan tersebut sudah beberapa kali disampaikan, tetapi dirinya masih mempertanyakan proses validasi data yang menjadi dasar pemutusan.

“Kalau mau memutus kartu BPJS mestinya lakukan validasi data, jadi jelas yang akan diputus,” ujarnya.

Suherman juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat diminta menandatangani fakta integritas. Namun ia mengaku belum bersedia karena menurutnya data penerima yang akan terdampak belum jelas.

“Saya memang diharapkan tanda tangan fakta integritas, tapi saya belum mau karena belum jelas validasi datanya. Tetapi tanpa persetujuan saya tetap dilakukan pemutusan,” katanya.

Menurutnya, angka 64 ribu peserta bukan jumlah kecil.

Ia bahkan mengaku kewalahan menghadapi banyaknya masyarakat yang datang dan mengadukan persoalan tersebut.

“Saya sampai kewalahan menghadapi masyarakat yang mengadu,” kata Suherman.

Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Suherman Siap Kawal Aspirasi

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Suherman memastikan aspirasi masyarakat tidak akan berhenti di forum reses.

Ia akan mendorong tindak lanjut pembangunan jalan Fajarmulya-Fajarbaru, memperjuangkan akses masyarakat di sekitar Bendungan Way Sekampung, serta mendorong pembangunan jembatan penghubung Banjarejo-Bumiarum.

Untuk persoalan BPJS, Suherman meminta proses validasi data menjadi perhatian serius sebelum dilakukan pemutusan kepesertaan.

Menurutnya, kebijakan pembangunan memang penting, tetapi kebutuhan dasar masyarakat seperti akses jalan, jembatan dan layanan kesehatan juga tidak boleh diabaikan.

Bagi warga, reses bukan sekadar acara bertemu wakil rakyat. Ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi.

Kini, masyarakat tinggal menunggu sejauh mana berbagai aspirasi tersebut benar-benar diperjuangkan dan diterjemahkan menjadi program nyata.