Kisruh Puskesmas Segala Mider Menguji Kepemimpinan Kadinkes Bandar Lampung

MUDA BELIA– Drama internal di Puskesmas BLUD Segala Mider kini bukan lagi sekadar urusan “orang dalam”. Konflik yang awalnya dianggap masalah manajemen biasa justru melebar ke ruang publik dan menyeret nama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, ke pusat sorotan.

Masalah ini jadi pembicaraan setelah Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung turun tangan langsung. Dalam hearing yang digelar Selasa, 13 Januari 2026, DPRD secara terbuka meminta ada penyegaran manajemen puskesmas. Bukan cuma Segala Mider, tapi seluruh puskesmas di Bandar Lampung.

DPRD: Jangan Anggap Ini Masalah Kecil

Ketua Komisi 4 DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, menilai konflik di Puskesmas Segala Mider bukan kasus sepele. Menurutnya, kalau satu puskesmas saja bisa gaduh, bukan tidak mungkin masalah serupa juga terjadi di tempat lain.

“Harus ada penyegaran. Bukan tidak mungkin persoalan di Segala Mider juga terjadi di puskesmas lain,” ujar Asroni di hadapan forum hearing.

Pernyataan itu langsung menegaskan satu hal: DPRD melihat kisruh ini sebagai sinyal bahaya bagi tata kelola layanan kesehatan, bukan sekadar konflik personal antarpegawai.

Akar Masalah: Jasa Pelayanan yang Dipulangkan

Salah satu pemicu utama kisruh ini adalah soal pemulangan jasa pelayanan, hak pegawai yang sempat dikembalikan oleh manajemen puskesmas. Kebijakan ini memicu kekecewaan, gesekan internal, hingga akhirnya meledak ke ruang publik.

Kepala Puskesmas Segala Mider, dr. Destriana, bahkan mengakui secara terbuka bahwa kebijakan tersebut berdampak buruk dan merugikan pegawai. Pengakuan ini memperjelas bahwa konflik yang terjadi bukan sekadar miskomunikasi, tapi masalah serius dalam pengelolaan internal.

Buat masyarakat awam, mungkin istilah “jasa pelayanan” terdengar teknis. Tapi bagi tenaga kesehatan, ini menyangkut hak, keadilan, dan kesejahteraan.

Kadinkes Kecewa, Tapi Wewenang Dipertanyakan

Muhtadi Arsyad Temenggung yang hadir langsung dalam hearing DPRD tak menampik rasa kecewanya. Ia mengaku sudah mencoba menyelesaikan persoalan sejak awal agar tidak melebar.

“Pada beberapa momen kami mengetahui langsung permasalahan internal. Kami kumpulkan supaya tidak berlarut-larut. Waktu itu saya anggap selesai, tapi ternyata begini. Saya kecewa dengan kepala Puskesmas Segala Mider,” katanya.

Namun, pernyataan berikutnya justru memicu diskusi lanjutan. Muhtadi menyebut dirinya tidak punya kewenangan langsung untuk melakukan rolling jabatan kepala puskesmas.

“Kalau rolling jabatan itu kewenangan wali kota,” ujarnya singkat, merujuk pada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.

Di titik ini, publik mulai bertanya-tanya: sampai sejauh mana peran dan tanggung jawab Kadinkes dalam mengontrol kinerja puskesmas?

DPRD Ingatkan Efek Domino

Anggota Komisi 4 DPRD Bandar Lampung, Robiatul Adawiyah, mengingatkan bahwa konflik di satu puskesmas bisa berdampak luas jika dibiarkan.

“Kita punya 31 kepala puskesmas. Kalau satu bermasalah, ini bisa merusak sistem layanan kesehatan yang sedang dibangun Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Pesannya jelas: ini bukan cuma soal Segala Mider. Ini soal sistem. Kalau satu titik bocor, yang lain bisa ikut terdampak.

Ujian Kepemimpinan di Tengah Sorotan Publik

Di tengah situasi ini, perhatian publik makin tajam. Apalagi isu transparansi anggaran kesehatan juga mulai ikut disorot. Konflik internal, manajemen yang dipertanyakan, hingga keterbatasan kewenangan jadi paket lengkap yang menguji kepemimpinan di sektor kesehatan.

Kisruh Puskesmas Segala Mider kini berubah jadi cermin besar. Bukan hanya soal siapa salah dan siapa benar, tapi soal keberanian mengambil sikap, membenahi sistem, dan menjaga kepercayaan publik.

Karena pada akhirnya, layanan kesehatan bukan cuma soal angka dan laporan, tapi soal rasa aman masyarakat saat datang berobat. Dan kepercayaan itu, sekali hilang, tidak mudah dikembalikan.***