Daftar Isi
MUDA BELIA – Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto.
Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan komunitas yang digelar di Ballroom Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, Kamis (14/8/2025), BGN menekankan pentingnya peran UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan sehat, aman, dan berkualitas.
Acara tersebut dihadiri perwakilan BGN Benny Sudarmadji, bersama jajaran OPD Provinsi Lampung seperti Desi Nurita (Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura), Fahriza Anjaya Jazim (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), serta Titin Ruskiawati (Dinas Kelautan dan Perikanan).
Benny menegaskan, pemerintah menargetkan 20 juta penerima manfaat program MBG pada Agustus ini, dengan proyeksi total mencapai 82,9 juta orang hingga akhir 2025. Sasaran utama program adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
“Program ini adalah investasi jangka panjang. Bukan sekadar pemenuhan kebutuhan pangan, tapi upaya mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Benny.
Saat ini, tercatat 2.507 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia. Setiap provinsi ditargetkan memiliki rata-rata 38 SPPG yang melayani 3.500–4.000 penerima manfaat.
Di Lampung sendiri, potensi penerima manfaat mencapai 2,37 juta orang, namun realisasi baru 521 ribu penerima manfaat. Artinya, masih terbuka ruang kolaborasi luas bagi UMKM, pelaku usaha lokal, dan masyarakat untuk turut mendukung program ini.
Selain sosialisasi, UMKM juga diberikan pembekalan melalui bimbingan teknis (Bimtek) terkait penyediaan bahan pangan berkualitas, manajemen penyimpanan sesuai standar, hingga penerapan pola makan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).
BGN menekankan bahwa keberhasilan program MBG akan sangat ditentukan oleh soliditas pemerintah, UMKM, dan partisipasi masyarakat.***
