Daftar Isi
- You might also like
- Kepala Sekolah Swasta Lampung Selatan Minta Kejelasan, 13 Nama Calon Pengurus MKKS Belum Disahkan
- Kadisdikbud Lampung Ungkap Strategi Baru, Cagar Budaya Tak Benda Didorong Segera Terverifikasi
- Wali Kota Metro Dukung FKKS, Dorong Sekolah Swasta Berinovasi dan Jadi Pilihan Utama Masyarakat
MUDA BELIA- Di tengah bergulirnya tahapan pemilihan calon Wakil Bupati Way Kanan, tokoh pemuda setempat sekaligus kader Partai Golkar, Cahya, mengajak seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan dialog untuk menyelesaikan persoalan terkait aspirasi DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Way Kanan.
Ajakan tersebut disampaikan menyusul belum adanya respons resmi DPRD Way Kanan terhadap aspirasi PGK yang sebelumnya disampaikan melalui forum audiensi. Di sisi lain, DPRD telah mulai menjalankan rencana kerja tahapan pemilihan calon Wakil Bupati.
Cahya menilai perbedaan pandangan dalam proses politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, menurut dia, setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
“Kita harus melihat persoalan ini secara jernih. Jangan sampai perbedaan pandangan membuat komunikasi antarpihak terputus. Semua pihak memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan mencari solusi bersama,” kata Cahya.
Ia menegaskan, DPRD memiliki kewenangan menjalankan tahapan pemilihan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, aspirasi masyarakat yang telah disampaikan secara resmi juga perlu mendapatkan perhatian dan kejelasan.
Menurut Cahya, memberikan respons terhadap aspirasi tidak selalu berarti seluruh tuntutan harus diterima. Yang lebih penting, kata dia, terdapat komunikasi kelembagaan yang menunjukkan bahwa aspirasi tersebut telah didengar dan dipertimbangkan.
“Kalau aspirasi itu bisa diakomodasi, tentu bagus. Kalau ada yang tidak bisa diakomodasi karena alasan aturan atau kewenangan, juga harus dijelaskan. Yang penting ada komunikasi dan tidak ada pihak yang merasa diabaikan,” ujarnya.
Cahya juga mengajak PGK Way Kanan untuk tetap mengedepankan langkah-langkah konstruktif dalam menyampaikan sikap. Menurutnya, konsolidasi masyarakat merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus tetap diarahkan untuk mencari jalan keluar.
“PGK tentu punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi mari kita jaga agar semua langkah tetap terukur dan kondusif. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui komunikasi justru berkembang menjadi konflik,” katanya.
Ia berharap DPRD Way Kanan membuka ruang dialog dengan PGK maupun elemen masyarakat lainnya sehingga perbedaan pandangan mengenai proses pemilihan Wakil Bupati dapat dibicarakan secara terbuka.
Cahya menilai komunikasi menjadi penting karena proses pemilihan Wakil Bupati bukan hanya menyangkut kepentingan kelembagaan, tetapi juga memiliki perhatian publik yang cukup besar.
“Semua pihak sebaiknya duduk bersama. DPRD menjalankan kewenangannya, PGK menyampaikan aspirasinya, dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Dengan begitu, proses politik ini bisa berjalan secara demokratis dan tetap kondusif,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memperlebar perbedaan. Menurutnya, kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas Way Kanan harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
“Yang kita inginkan tentu proses pemilihan Wakil Bupati berjalan baik, transparan, sesuai aturan, dan tetap mendapat kepercayaan masyarakat. Karena itu, komunikasi adalah jalan terbaik,” kata Cahya.
Cahya berharap persoalan mengenai aspirasi PGK dapat segera menemukan titik temu melalui komunikasi antara DPRD dan pihak-pihak terkait.
“Jangan sampai ada kesan bahwa satu pihak berbicara dan pihak lain tidak mendengar. Mari kita buka ruang komunikasi seluas-luasnya. Kalau ada masalah, kita cari solusinya bersama,” pungkasnya.***
