SMA Siger Lagi-Lagi Viral di Ruang Rapat, DPRD Minta Semua Dibuka Terang

MUDA BELIA— Meski sudah berganti pimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, polemik SMA Siger ternyata belum juga selesai. Isu yang sempat ramai diperbincangkan publik itu kembali mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung dengan jajaran Disdikbud pada 18 Mei 2026.

Dalam forum tersebut, Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung yang baru, M. Nur Ramdhan, menjadi sorotan ketika mendapat pertanyaan langsung terkait perkembangan SMA Siger.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mengelola program pendidikan yang melibatkan yayasan swasta, terutama jika menggunakan dana yang bersumber dari APBD.

Asroni bahkan menyinggung informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan pembangunan fasilitas SMA Siger yang dikaitkan dengan anggaran pemerintah daerah.

“Jangan sampai yayasan yang membangun, tapi pemerintah yang membiayai. Ini yang perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tegasnya dalam rapat.

Kadisdikbud: Saya Masih Pelajari

Menjawab pertanyaan tersebut, Ramdhan membantah adanya pembiayaan pembangunan sekolah oleh Disdikbud. Namun saat diminta menjelaskan lebih jauh mengenai SMA Siger, ia mengaku masih berusaha memahami persoalan yang berkembang.

Menurutnya, pengelolaan SMA Siger saat ini berada di luar kewenangan langsung Disdikbud Kota Bandar Lampung sehingga diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk memahami seluruh proses dan kebijakan yang pernah berjalan.

Jawaban tersebut langsung menjadi perhatian peserta rapat karena SMA Siger selama beberapa bulan terakhir menjadi salah satu isu pendidikan yang paling banyak diperbincangkan di Bandar Lampung.

Kenapa SMA Siger Jadi Kontroversi?

Buat yang belum mengikuti kasusnya dari awal, SMA Siger sempat menjadi sorotan setelah banyak masyarakat mengira sekolah tersebut merupakan sekolah negeri yang dibentuk pemerintah daerah.

Namun belakangan diketahui bahwa SMA Siger merupakan sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan pendidikan.

Kontroversi muncul ketika sekolah tersebut menerima dana hibah dari APBD Kota Bandar Lampung. Kondisi itu memicu perdebatan karena yayasan yang menaungi sekolah tersebut disebut memiliki hubungan dengan keluarga pejabat daerah.

Isu tersebut kemudian berkembang menjadi diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari aktivis pendidikan, akademisi, hingga politisi.

Jimly Asshiddiqie Ikut Angkat Bicara

Polemik SMA Siger bahkan sempat mendapat perhatian dari pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie.

Dalam pernyataannya, Jimly mengingatkan pentingnya menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan yayasan yang memiliki keterkaitan dengan pejabat publik.

Menurutnya, regulasi yayasan dan pemerintahan daerah telah mengatur agar pejabat negara tidak terlibat dalam struktur pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan yang berpotensi menerima dana negara atau dana daerah.

Pandangan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar kritik dari sejumlah pihak yang meminta transparansi lebih besar terkait penggunaan dana hibah pendidikan.

Publik Menunggu Kejelasan

Sampai saat ini, SMA Siger masih menjadi topik yang terus menarik perhatian publik Bandar Lampung.

Masyarakat tidak hanya menyoroti penggunaan anggaran, tetapi juga ingin mengetahui sejauh mana manfaat program tersebut bagi peserta didik.

Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, DPRD Kota Bandar Lampung menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Sementara itu, publik kini menunggu langkah lanjutan dari pemerintah daerah dan Disdikbud untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai berbagai pertanyaan yang masih mengelilingi SMA Siger.

Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya soal siapa yang mengelola sekolah, tetapi bagaimana kebijakan pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa dan masyarakat.***