Khaidarmansyah vs Murid dan Guru SMA Siger, Modul Berbayar di Tengah Klaim Hibah Rp350 Juta

MUDA BELIA – Dunia pendidikan di Bandar Lampung lagi-lagi jadi bahan omongan. Kali ini, sorotan tertuju ke SMA Swasta Siger setelah muncul perbedaan cerita antara pihak yayasan dan murid soal penggunaan dana hibah APBD Pemkot Bandar Lampung senilai Rp350 juta.

Di satu sisi, Ketua Yayasan Siger Prakarsa Bunda, Khaidarmansyah, menyebut dana tersebut dipakai untuk pengadaan buku pelajaran. Tapi di sisi lain, murid dan guru justru mengaku masih ada praktik jual beli modul di sekolah. Dari sini, publik mulai bertanya: sebenarnya yang terjadi di lapangan itu yang mana?

Cerita dari Murid: Modul Tetap Harus Beli

Beberapa murid SMA Siger blak-blakan soal pengalaman mereka. Mereka mengaku harus membeli modul pelajaran dengan harga Rp15.000 untuk satu mata pelajaran. Modul itu dipakai sebagai pegangan belajar sehari-hari.

“Ini modulnya. Harganya 15 ribu satu modul,” kata para murid sambil menunjukkan modul cetakan yang mereka gunakan di kelas.

Pengakuan ini langsung bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Soalnya, sekolah ini diketahui menerima hibah APBD ratusan juta rupiah. Kalau dana pendidikan sudah turun, kenapa siswa masih harus keluar uang lagi?

Guru Angkat Bicara, Akui Ada Transaksi

Cerita murid ini ternyata tidak sepenuhnya dibantah guru. Saat dikonfirmasi ulang pada awal Januari 2026, salah satu guru SMA Siger mengakui bahwa transaksi modul memang ada. Meski begitu, ia menegaskan tidak semua murid diwajibkan membeli.

“Kalau soal itu, waka bisa jelaskan. Tapi enggak semua murid beli juga kok, dan enggak dipaksa,” ujarnya.

Pernyataan ini memperjelas satu hal: jual beli modul memang terjadi. Soal wajib atau tidak, itu urusan lain. Bagi publik, fakta bahwa transaksi tetap ada di sekolah penerima hibah APBD sudah cukup memunculkan tanda tanya besar.

Klaim Yayasan: Dana Dipakai untuk Buku

Sementara itu, Khaidarmansyah sebelumnya menyatakan bahwa hibah Rp350 juta dari APBD Pemkot Bandar Lampung digunakan untuk menunjang kegiatan belajar, termasuk pembelian buku pelajaran bagi siswa SMA Siger.

Masalahnya, sampai sekarang belum ada penjelasan detail soal buku tersebut. Buku apa yang dibeli, berapa jumlahnya, dan siapa saja yang menerima, semuanya belum dijabarkan secara terbuka.

Di titik ini, muncul pertanyaan yang cukup logis: kalau buku sudah dianggarkan dari dana hibah, kenapa masih ada modul berbayar yang dibebankan ke murid?

Perhatian Yayasan Dinilai Minim

Bukan cuma soal modul, beberapa guru juga menyinggung soal minimnya kehadiran pihak yayasan di sekolah. Mereka menyebut perhatian dari yayasan tidak rutin dan cenderung jarang.

“Ya gitu lah, paling dua atau tiga bulan sekali. Bisa nilai sendiri gimana perhatiannya,” kata seorang guru dengan nada datar.

Buat generasi sekarang, transparansi dan konsistensi itu penting. Apalagi ini menyangkut dunia pendidikan dan uang publik. Minimnya komunikasi dan kehadiran yayasan justru bikin spekulasi makin liar.

Publik Minta Jelas, Bukan Sekadar Klarifikasi

Perbedaan versi antara yayasan, murid, dan guru bikin kasus SMA Siger makin ramai dibicarakan. Banyak yang menilai klarifikasi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah data dan laporan penggunaan dana yang bisa dicek siapa pun.

Karena ini uang APBD, artinya uang publik. Wajar kalau masyarakat ingin tahu apakah dana Rp350 juta itu benar-benar berdampak langsung ke siswa atau justru menimbulkan beban baru.

Di era Gen Z dan milenial yang kritis dan melek informasi, isu seperti ini sulit ditutup-tutupi. Semua pengakuan bisa cepat viral, dan bukti kecil seperti modul cetak pun bisa jadi pemicu diskusi panjang.

Sekarang, bola ada di tangan pengelola yayasan dan pihak terkait. Publik menunggu penjelasan yang transparan, masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena pendidikan seharusnya bikin siswa fokus belajar, bukan sibuk mikirin modul yang harus dibeli.***