Daftar Isi
MUDA BELIA- Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Rencana Kerja Pajak Daerah 2026 yang digelar di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin, 19 Januari 2026. Forum ini jadi ajang “satukan visi” antara pemerintah provinsi dan daerah untuk bikin pengelolaan pajak makin efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Sinergi Pajak, Kunci PAD Naik Kelas
Asisten Administrasi Umum Pemprov Lampung, Sulpakar, yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyebut pajak daerah masih jadi andalan utama untuk mengerek PAD Lampung. Tapi caranya nggak bisa lagi konvensional.
“Kita perlu sinergi yang kuat. Pajak bukan cuma soal pungutan, tapi soal masa depan pembangunan Lampung,” kata Sulpakar.
Fokus optimalisasi pajak diarahkan ke sektor-sektor strategis seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan. Empat sektor ini dinilai punya potensi besar kalau dikelola dengan sistem yang rapi dan pelayanan yang ramah masyarakat.
Target PAD Bukan Cuma Aman, Tapi Tumbuh
Pemprov Lampung menargetkan PAD 2026 bukan sekadar tercapai, tapi juga bisa meningkat signifikan saat perubahan APBD. Karena itu, pembahasan strategi dilakukan secara intens dan detail, mulai dari target realistis hingga langkah teknis di lapangan.
“Kita sudah bahas dari hulu ke hilir. Harapannya, PAD Lampung bisa naik dan memberi ruang fiskal yang lebih luas,” ujar Sulpakar.
PAD yang kuat diyakini akan berdampak langsung ke pembangunan jalan, fasilitas publik, layanan pendidikan, hingga program sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Peran Pemkab dan Pemkot Super Penting
Dalam strategi besar ini, pemerintah kabupaten dan kota memegang peran krusial. Mereka adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan wajib pajak. Karena itu, rapat kerja pajak daerah melibatkan kepala Samsat dan kepala Badan Pendapatan Daerah se-Lampung.
“Kolaborasi ini penting supaya kebijakan provinsi nyambung dengan kondisi di lapangan,” kata Sulpakar.
Dengan koordinasi yang solid, potensi kebocoran pajak bisa ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak bisa meningkat.
Layanan Pajak Didekatkan ke Desa
Menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin serba praktis, Pemprov Lampung juga berencana memperluas layanan pajak sampai ke desa dan kelurahan. Strategi ini bakal melibatkan Badan Usaha Milik Desa untuk membantu pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
“Bayar pajak harus makin mudah. Kalau bisa dekat dari rumah, kenapa harus jauh?” ujar Sulpakar.
Langkah ini diharapkan bikin masyarakat makin patuh bayar pajak karena aksesnya simpel dan nggak ribet.
Bangun Kesadaran Pajak dari Akar Rumput
Buat Pemprov Lampung, pajak bukan cuma urusan angka, tapi juga soal mindset. Karena itu, peningkatan literasi pajak jadi agenda penting. Pemerintah akan menggandeng kepala desa, lurah, tokoh masyarakat, hingga ketua RT untuk ikut menyuarakan pentingnya pajak.
“Kita ingin masyarakat paham, pajak yang dibayar itu balik lagi ke mereka dalam bentuk pembangunan,” kata Sulpakar.
Dengan pendekatan kolaboratif dan bahasa yang mudah dipahami, kesadaran pajak diharapkan tumbuh secara natural, khususnya di kalangan generasi muda.
Menuju Lampung yang Lebih Mandiri
Lewat penguatan sinergi pajak daerah ini, Pemprov Lampung optimistis PAD 2026 bisa jadi fondasi kuat menuju daerah yang mandiri secara fiskal. Pajak bukan lagi dipandang sebagai beban, tapi sebagai investasi bersama untuk masa depan Lampung yang lebih maju dan berdaya saing.***
