Daftar Isi
- You might also like
- Banjir Bandar Lampung Kembali Disorot, Janji Politik 2019 Ikut Diungkit Lagi
- Kasus SMA Siger Lagi Ramai: Dari Dugaan Konflik Kepentingan sampai Sorotan Dana Publik
- Jalan Belum Tertutup! Yayasan Siger Masih Bisa Ajukan Izin Operasional Baru, Asal Penuhi Syarat
- Wait… Jadi Yang Benar Yang Mana?
- Publik Bukan Cuma Butuh Bantuan, Tapi Juga Kejelasan
- Jangan Sampai Komunikasi Publik Malah Jadi PR
MUDA BELIA– Di saat para siswa dan orang tua akhirnya bisa bernapas lega karena Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) mulai disalurkan, publik justru dibuat bingung oleh satu hal sederhana: sebenarnya nilai BOSDA itu berapa?
Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Pasalnya, dua pejabat penting di Kota Bandar Lampung menyampaikan angka yang berbeda kepada publik.
Di satu sisi, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramdhan, saat rapat bersama Komisi IV DPRD pada April 2026 lalu menyebut bahwa BOSDA yang akan diterima siswa sekitar Rp71 ribu per anak setiap kali penyaluran.
“Untuk BOSDA, berkasnya sudah masuk BKAD. Kita salurkan per caturwulan, jadi satu anak 71 ribu sekian,” kata Ramdhan saat hearing.
Namun beberapa pekan kemudian, tepatnya saat uji coba penyaluran BOSDA pada 2 Juni 2026, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan angka yang berbeda.
“Buat anak-anak kita, kita coba dulu untuk SMP. Satu anak mendapat Rp100 ribu. Kalau berhasil, insyaallah kita lanjutkan ke SD,” ujar Eva Dwiana.
Nah, di sinilah publik mulai bertanya-tanya.
Wait… Jadi Yang Benar Yang Mana?
Kalau mengikuti penjelasan Ramdhan, siswa menerima sekitar Rp71 ribu setiap tahap penyaluran. Jika dikalikan empat kali dalam setahun, nilainya sekitar Rp284 ribu per tahun.
Tapi kalau mengikuti pernyataan Eva Dwiana, satu kali penyaluran bernilai Rp100 ribu. Jika dibagikan tiga kali setahun, totalnya menjadi Rp300 ribu.
Selisihnya memang tidak sampai jutaan rupiah. Tapi masalahnya bukan soal besar atau kecilnya nominal.
Yang jadi pertanyaan publik adalah soal konsistensi informasi.
Karena ketika pemerintah menyampaikan angka yang berbeda-beda, masyarakat tentu bertanya:
“Yang mana yang harus dipercaya?”
Publik Bukan Cuma Butuh Bantuan, Tapi Juga Kejelasan
Generasi sekarang hidup di era keterbukaan informasi. Semua pernyataan pejabat terekam, tersimpan, dan bisa dibandingkan kapan saja.
Karena itu, ketika ada perbedaan data atau angka, publik dengan cepat menangkapnya.
Apalagi BOSDA bukan program kecil. Dana yang dialokasikan mencapai sekitar Rp9,5 miliar dan menyangkut ribuan siswa SMP Negeri di Kota Bandar Lampung.
Masyarakat tentu berhak mengetahui secara jelas:
- Berapa nominal BOSDA yang diterima siswa?
- Berapa kali penyaluran dalam setahun?
- Apa dasar perhitungannya?
- Mengapa muncul dua angka yang berbeda?
Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul karena menyangkut penggunaan uang rakyat yang bersumber dari APBD.
Jangan Sampai Komunikasi Publik Malah Jadi PR
Di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pendidikan, komunikasi publik yang jelas justru menjadi hal yang sangat penting.
Karena program yang bagus bisa kehilangan kepercayaan publik apabila informasi yang disampaikan tidak sinkron.
Saat ini yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan penjelasan resmi yang transparan dan mudah dipahami masyarakat.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak sedang memperdebatkan selisih Rp29 ribu.
Yang mereka cari adalah kepastian.
Jadi, BOSDA Bandar Lampung sebenarnya Rp71 ribu atau Rp100 ribu?
Publik masih menunggu jawabannya.***
