Rp60 Miliar Buat Kejati, Program Stunting Cuma Telur? Warganet Mulai Bertanya-Tanya

Editorial Redaksi

MUDA BELIA- Bandar Lampung kembali ramai jadi bahan obrolan publik. Kali ini bukan soal konser, kuliner viral, atau destinasi wisata baru, melainkan soal prioritas anggaran pemerintah daerah yang dinilai bikin banyak orang mengernyitkan dahi.

Masih banyak warga yang belum lupa dengan polemik dana hibah Rp60 miliar dari Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Kejati Lampung. Angka tersebut sempat menjadi perdebatan panjang karena dianggap terlalu besar di tengah berbagai persoalan kota yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Di saat yang sama, jalan berlubang masih bisa ditemui di sejumlah titik, persoalan drainase dan banjir masih menjadi keluhan tahunan, sementara sektor pendidikan juga terus menuai sorotan lewat berbagai polemik yang berkembang beberapa waktu terakhir.

Belum reda perbincangan itu, publik kembali dibuat penasaran setelah Pemkot Bandar Lampung mengumumkan program bantuan bagi warga berisiko stunting.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.081 warga menerima bantuan 2 kilogram telur per keluarga. Jika dihitung menggunakan harga telur rata-rata di pasaran, total nilai bantuan yang disalurkan diperkirakan berada di kisaran Rp49 juta hingga Rp50 juta.

Di sinilah perdebatan mulai muncul.

Banyak warga mulai membandingkan angka tersebut dengan dana hibah Rp60 miliar yang sebelumnya mengalir untuk Kejati Lampung. Perbandingannya memang jauh. Bahkan jika dihitung secara sederhana, nilai program bantuan stunting itu tidak sampai satu persen dari dana hibah yang pernah menjadi kontroversi tersebut.

Bukan berarti telur tidak penting. Justru telur merupakan salah satu sumber protein yang baik untuk membantu pemenuhan gizi anak. Namun sebagian masyarakat mempertanyakan apakah bantuan berupa telur saja sudah cukup untuk menjawab persoalan stunting yang selama ini menjadi perhatian nasional.

Di media sosial, diskusi soal ini berkembang ke arah yang lebih luas. Banyak yang menilai persoalan utama bukan semata-mata soal jumlah telur atau jumlah penerima bantuan, melainkan tentang bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan anggaran.

Generasi muda hari ini cenderung lebih kritis. Mereka tidak hanya melihat program dari sisi seremoni atau publikasi, tetapi juga ingin tahu dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Ketika angka miliaran rupiah bisa digelontorkan untuk satu program tertentu, sementara program yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat terlihat jauh lebih kecil, pertanyaan publik tentu sulit dihindari.

Pada akhirnya, yang diharapkan masyarakat bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan kebijakan yang mampu memberikan dampak jangka panjang. Mulai dari perbaikan gizi, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik, hingga pembangunan infrastruktur yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

Karena bagi generasi sekarang, transparansi dan keberpihakan anggaran bukan lagi isu teknis pemerintahan. Itu sudah menjadi bagian dari hak publik untuk mengetahui ke mana uang rakyat dibelanjakan dan siapa yang paling merasakan manfaatnya.***