Daftar Isi
MUDA BELIA— Anggaran makan dan minum alias mamin di kantor-kantor pemerintah kembali jadi bahan perhatian. Kali ini, gagasan cukup unik datang dari Ichwan Aulia, mahasiswa Magister Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (USBRJ) sekaligus mantan Ketua DPC GMNI Bandar Lampung periode 2020–2024.
Menurut Ichwan, sudah saatnya pemerintah daerah berani melakukan efisiensi anggaran, terutama untuk belanja makan dan minum saat rapat maupun kegiatan dinas.
Bukan sekadar dipangkas, Ichwan bahkan mengusulkan agar menu konsumsi di kantor pemerintah diselaraskan dengan standar Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Singkatnya, kalau rakyat diminta hidup hemat dan anggaran negara harus digunakan secara tepat sasaran, kantor pemerintah juga harus ikut menerapkan pola yang sama.
“Makan rapat dan kegiatan dinas selama ini anggarannya cukup besar. Sudah saatnya ada keberanian untuk melakukan reformasi belanja anggaran,” ujar Ichwan Aulia dalam keterangannya di Bandar Lampung.
Menu Rapat Nggak Harus Mewah
Ichwan menilai konsumsi rapat di kantor pemerintah tidak harus selalu identik dengan menu mahal atau berlebihan.
Menurutnya, standar menu MBG bisa menjadi salah satu alternatif yang lebih sederhana, terukur dan tetap memperhatikan kebutuhan gizi.
“Daripada menyajikan menu konsumsi kantor yang cenderung mewah dan eksklusif, lebih baik disesuaikan dengan porsi dan menu standar MBG,” katanya.
Gagasan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap pola belanja pemerintah yang selama ini dinilai masih memiliki ruang besar untuk dilakukan efisiensi.
Ichwan menilai uang negara bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran.
Di balik setiap rupiah anggaran, ada pajak dan kontribusi masyarakat yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab.
Pangkas 30 Sampai 50 Persen, Duitnya Bisa Buat Banyak Hal
Menurut Ichwan, belanja makan dan minum untuk rapat serta kegiatan dinas di tingkat Pemda maupun DPRD bisa mencapai miliaran rupiah dalam satu tahun.
Karena itu, ia mengusulkan pemangkasan anggaran mamin sebesar 30 hingga 50 persen.
Lalu uangnya buat apa?
Menurut Ichwan, dana hasil efisiensi bisa dialihkan untuk program yang dampaknya lebih terasa langsung oleh masyarakat.
Mulai dari pembangunan jalan dan infrastruktur dasar, penanganan stunting, pelayanan kesehatan hingga memperluas program pemenuhan gizi masyarakat.
“Ini bukan cuma soal mengurangi anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran itu bisa memberikan dampak lebih besar kepada masyarakat,” ujarnya.
Pejabat Juga Harus Ikut Hidup Sederhana
Bagi Ichwan, gagasan ini bukan sekadar soal hitung-hitungan anggaran.
Ada pesan moral yang ingin disampaikan.
Menurutnya, pejabat publik dan aparatur negara harus menjadi contoh dalam menerapkan hidup sederhana dan menggunakan anggaran secara bijak.
Apalagi pemerintah saat ini tengah mendorong efisiensi belanja dan fokus pada berbagai program strategis nasional.
Jika anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan masyarakat mendapatkan makanan bergizi dengan standar biaya yang sudah terukur melalui program MBG, maka kantor pemerintah juga seharusnya bisa menerapkan prinsip kesederhanaan yang sama.
“Kalau masyarakat bisa mendapatkan makanan sehat dengan standar biaya yang terukur, tidak ada alasan bagi pejabat atau kantor pemerintah untuk terus menggunakan anggaran konsumsi yang berlebihan,” tegasnya.
Bukan Cuma Hemat, UMKM Juga Bisa Ikut Cuan
Yang menarik, Ichwan tidak hanya bicara soal memangkas anggaran.
Ia juga mendorong agar kebutuhan konsumsi kantor pemerintah bisa melibatkan petani, nelayan dan pelaku UMKM lokal.
Artinya, makanan untuk rapat atau kegiatan pemerintah tidak harus selalu datang dari penyedia besar.
UMKM kuliner lokal juga bisa ikut terlibat.
Bahan makanannya pun dapat menyerap produk dari petani dan nelayan daerah.
Dengan begitu, uang pemerintah tidak hanya habis untuk konsumsi.
Anggaran tersebut juga bisa ikut memutar roda ekonomi lokal.
“Pengadaan makanan untuk instansi pemerintah harus memberikan dampak ekonomi. Petani, nelayan dan UMKM lokal harus ikut merasakan manfaatnya,” katanya.
Uang Rakyat Harus Balik ke Rakyat
Bagi Ichwan, efisiensi anggaran harus memiliki tujuan yang jelas.
Jangan sampai efisiensi hanya menjadi slogan, sementara masyarakat tidak merasakan perubahan apa pun.
Dana yang berhasil dihemat, menurutnya, harus dialihkan ke sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga program pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, semakin tepat pemerintah menggunakan anggaran, semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
“Ini soal moralitas dan keteladanan pejabat publik. Aparatur negara harus hadir memberikan contoh hidup sederhana dan solider dengan masyarakat,” ujarnya.
Ichwan berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan diskusi bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan anggaran.
Menurutnya, sudah saatnya pola belanja pemerintah dibuat lebih efisien, transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, makan rapat memang penting.
Tapi jangan sampai anggarannya bikin rakyat ikut lapar.
“Mari kita pangkas anggaran mamin kantor yang berlebihan dan salurkan dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat luas,” pungkas Ichwan.***
