Gema Puan Soroti 10% Kegagalan Pemerintahan Presiden Prabowo: Tiga Isu Mendesak Butuh Evaluasi Serius

MUDA BELIA— Memasuki tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, organisasi relawan Gema Puan menilai keberhasilan pemerintah cukup tinggi dengan 90% masyarakat merasa puas. Namun, masih ada 10% catatan serius yang membutuhkan evaluasi mendalam dan tindakan tegas agar pemerintahan ke depan lebih efektif dan transparan.

Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, menegaskan, 10% tersebut mencakup tiga kegagalan penting yang harus menjadi fokus evaluasi Presiden Prabowo:

1. Peristiwa Agustus Kelam: Misteri yang Belum Terungkap

Ridwan menyebut peristiwa yang terjadi pada Agustus tahun lalu diduga terjadi secara terencana (by design). “Hingga kini, aktor intelektual di balik peristiwa itu belum terungkap. Tidak ada langkah hukum yang jelas terhadap pelaku utamanya, dan hal ini meninggalkan pertanyaan publik tentang efektivitas penegakan hukum di pemerintahan saat ini,” ujarnya.

Gema Puan menilai peristiwa tersebut berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, sehingga perlu ada transparansi penuh dan investigasi menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan publik.

2. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Bermasalah

Program unggulan pemerintah, MBG (Makan Bergizi Gratis), yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan anak-anak sekolah, justru tercoreng oleh insiden keracunan massal ribuan siswa di berbagai daerah.

“Ini bukan hanya soal kesehatan anak-anak, tapi juga integritas pengelolaan program publik,” tegas Ridwan. Hingga kini, belum ada tindakan hukum yang jelas terhadap yayasan atau pengelola yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan tersebut. Gema Puan mendesak Presiden Prabowo untuk memastikan standar kualitas dan keamanan program pemerintah dijalankan secara ketat agar insiden serupa tidak terulang.

3. Evaluasi Terhadap Pembantu Presiden

Gema Puan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap para pembantu Presiden, termasuk menteri, wakil menteri, pimpinan badan negara, dan komisaris. Ridwan menegaskan, pejabat-pejabat tersebut harus loyal dan tunduk kepada Presiden Prabowo, bukan menjadi “titipan” pihak lain.

Ridwan menyindir fenomena loyalitas ganda: “Tidak ada orang yang bisa loyal kepada dua tuan. Evaluasi ini penting agar seluruh jajaran pemerintahan bekerja sejalan dengan visi Presiden, bukan kepentingan politik atau pribadi pihak lain.”

Tindakan yang Diharapkan

Sebagai relawan pendukung, Gema Puan menegaskan bahwa kritik yang disampaikan adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap pemerintahan dan bangsa. “Kami tidak ingin hanya menjadi penjilat yang membuat APS — Asal Prabowo Senang. Kritik konstruktif adalah cara kami ikut membangun pemerintahan yang lebih baik,” tambah Ridwan.

Organisasi ini menekankan bahwa ketiga isu tersebut tidak boleh menjadi catatan buruk permanen dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo. Evaluasi serius dan kebijakan perbaikan yang tegas diharapkan bisa mengoreksi kelemahan, memperkuat program pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Ridwan menambahkan bahwa Presiden Prabowo justru menghargai kritik yang membangun, karena hal itu bagian dari usaha bersama membangun bangsa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Gema Puan menegaskan, kritik bukan bentuk oposisi, melainkan bentuk loyalitas terhadap kepemimpinan yang ingin melihat kemajuan nyata bagi masyarakat.***