Daftar Isi
EDITORIAL
MUDA BELIA– Politik nasional lagi panas-panasnya. Ekonomi global belum stabil, perang Timur Tengah makin bikin dunia deg-degan, isu Selat Hormuz bikin harga energi terancam naik, sementara di dalam negeri suhu demokrasi juga ikut memanas.
Di tengah kondisi itu, Presiden Prabowo Subianto sedang menjalani salah satu fase paling krusial di awal pemerintahannya.
Apalagi setelah program andalannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai berjalan luas ke berbagai daerah. Program ini memang disambut positif banyak masyarakat karena dianggap menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil dan generasi muda. Tapi di sisi lain, tekanan terhadap pemerintah juga makin besar.
Mulai dari isu pemakzulan, narasi pemilu ulang 2027, sampai konten-konten media sosial yang membandingkan situasi sekarang dengan krisis 1998 mulai ramai berseliweran di timeline.
Netizen pun mulai bertanya-tanya, mampukah Prabowo menghadapi badai tekanan politik dan ekonomi ini?
Kalau melihat ke belakang, Indonesia sebenarnya pernah punya pengalaman serupa saat era Presiden Joko Widodo menghadapi pandemi Covid-19.
Waktu itu situasinya enggak kalah chaos. Ekonomi dunia lumpuh, aktivitas masyarakat dibatasi, pembangunan terganggu, bahkan banyak negara jatuh ke jurang resesi.
Namun Jokowi memilih satu hal: tetap fokus kerja.
Di tengah tekanan global, pemerintah saat itu tetap menjalankan pembangunan, menjaga stabilitas nasional, sekaligus mendorong digitalisasi ekonomi yang efeknya masih terasa sampai sekarang.
UMKM naik kelas lewat platform digital, layanan publik makin modern, dan kebiasaan masyarakat berubah lebih adaptif terhadap teknologi.
Nah, sekarang bola panas itu ada di tangan Prabowo.
Bedanya, tantangan yang dihadapi bukan pandemi, tapi gabungan antara ancaman geopolitik dunia, tekanan ekonomi global, nilai tukar rupiah yang fluktuatif, sampai kondisi politik domestik yang makin sensitif.
Banyak pihak menilai, publik sebenarnya enggak terlalu butuh pidato panjang atau drama politik balas-balasan. Yang lebih dibutuhkan sekarang adalah kerja nyata dan stabilitas.
Masyarakat ingin harga kebutuhan pokok tetap aman, lapangan kerja terbuka, rupiah stabil, dan program-program pemerintah benar-benar terasa manfaatnya.
Karena pada akhirnya, pemimpin besar biasanya bukan lahir saat keadaan nyaman. Tapi muncul ketika berhasil bertahan dan mengambil keputusan di tengah badai tekanan.
Sekarang tinggal menunggu, apakah Prabowo bisa membuktikan dirinya sebagai pemimpin “tahan banting” di era penuh gejolak ini?
Atau justru tekanan politik dan ekonomi bakal jadi ujian terberat pemerintahannya?***
