Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Masih Dapat Pensiun dan Fasilitas Negara?

MUDA BELIA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) memunculkan sejumlah pertanyaan publik. Salah satu yang menarik perhatian adalah soal hak dan fasilitas negara setelah seseorang tidak lagi menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia.

Apakah Gibran masih berhak menerima uang pensiun, rumah kediaman, kendaraan negara, hingga biaya kesehatan setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden?

Pertanyaan lain juga muncul jika seorang Wakil Presiden tidak mengundurkan diri, tetapi diberhentikan melalui proses pemakzulan atau impeachment. Apakah semua fasilitas tersebut otomatis hilang?

Ternyata, jawabannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam aturan tersebut, terdapat ketentuan khusus mengenai hak mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat.

Bukan Cuma Uang Pensiun, Ini Hak Mantan Wakil Presiden

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Besaran pensiun pokoknya ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima.

Artinya, hak pensiun tidak semata-mata bergantung pada apakah seorang Wakil Presiden telah menyelesaikan masa jabatan selama lima tahun atau tidak.

Selain uang pensiun, Pasal 7 juga mengatur sejumlah fasilitas yang menjadi hak mantan Wakil Presiden.

Berikut beberapa fasilitas yang diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun.
2. Biaya rumah tangga, termasuk penggunaan air, listrik, dan telepon.
3. Biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.

Tidak berhenti di situ, Pasal 8 juga mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta penyediaan kendaraan bermotor milik negara berikut pengemudinya.

Dengan demikian, fasilitas mantan Wakil Presiden bukan hanya berupa uang pensiun bulanan. Ada sejumlah fasilitas lain yang pembiayaannya diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Jika Gibran Mundur, Apakah Tetap Dapat Pensiun?

Pada Kamis (12/11/2026), Gibran Rakabuming Raka disebut menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pengunduran diri tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status pemberhentian dan hak administratif yang akan diterima setelah tidak lagi menjabat.

Namun, ada ketentuan hukum yang perlu diperhatikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 menjelaskan bahwa pemberhentian dengan hormat mencakup keadaan ketika Presiden atau Wakil Presiden berhenti atas permintaan sendiri.

Artinya, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk kategori berhenti dengan hormat.

Jika status pemberhentian Gibran ditetapkan sesuai ketentuan tersebut, ia memiliki dasar hukum untuk memperoleh hak pensiun dan fasilitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.

Dengan kata lain, tidak selesainya masa jabatan hingga 2029 tidak otomatis menghapus hak pensiun selama persyaratan pemberhentian dengan hormat terpenuhi.

Kalau Dimakzulkan, Apakah Semua Fasilitas Langsung Hilang?

Pembahasan menjadi lebih menarik ketika menyangkut pemakzulan atau impeachment.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Prosesnya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa DPR terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.

Jika persyaratan konstitusional terpenuhi, proses kemudian berlanjut ke MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian.

Lantas, apakah Wakil Presiden yang dimakzulkan otomatis kehilangan hak pensiun?

Jawabannya tidak otomatis.

Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan:

“Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.”

Ketentuan ini menjadi poin penting yang sering luput dari perhatian.

Artinya, pemakzulan tidak serta-merta membuat seorang Wakil Presiden kehilangan hak pensiun dan fasilitas negara.

Selama ketetapan MPR tidak secara tegas menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat, pemberhentian tersebut pada dasarnya tetap dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat.

Sebaliknya, apabila MPR secara eksplisit menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat, maka persyaratan untuk memperoleh hak yang diberikan kepada mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat tidak terpenuhi.

Perbandingan Hak Jika Mundur dan Dimakzulkan

Supaya lebih mudah dipahami, berikut gambaran perbedaan hak mantan Wakil Presiden berdasarkan status pemberhentiannya.

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa persoalannya bukan sekadar seseorang mundur atau dimakzulkan. Status pemberhentian secara resmi menjadi faktor penting dalam menentukan hak yang dapat diterima.

Rumah dan Mobil Mantan Wapres, Apakah Jadi Milik Pribadi?

Satu hal yang juga sering menjadi pertanyaan adalah apakah rumah dan kendaraan yang disediakan negara otomatis menjadi milik pribadi mantan Wakil Presiden.

Untuk rumah, ketentuannya diperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peraturan tersebut mengatur bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat diberikan sebuah rumah kediaman yang layak. Hak pemberian rumah tersebut hanya diberikan satu kali.

Sementara itu, kendaraan yang disediakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 secara tegas merupakan kendaraan milik negara.

Jadi, fasilitas kendaraan tersebut tidak bisa disamakan dengan pemberian mobil pribadi. Penggunaannya tetap mengikuti ketentuan mengenai aset negara.

Masyarakat juga perlu membedakan rumah kediaman yang diberikan kepada mantan Wakil Presiden dengan rumah jabatan yang digunakan selama masih menjabat.

Bagaimana dengan Pengamanan Mantan Wakil Presiden?

Selain pensiun, rumah, dan kendaraan, pengamanan pribadi juga menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan setelah seorang Wakil Presiden meninggalkan jabatannya.

Namun, UU Nomor 7 Tahun 1978 tidak secara khusus merinci pengamanan pribadi sebagai bagian dari hak keuangan mantan Wakil Presiden.

Pengamanan perlu dilihat berdasarkan ketentuan tersendiri mengenai perlindungan pejabat negara serta penilaian kebutuhan keamanan oleh aparat berwenang.

Karena itu, pengamanan tidak dapat disamakan dengan hak pensiun yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut.

Kesimpulannya, Status Pemberhentian Jadi Penentu

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka membuka pembahasan mengenai hak mantan Wakil Presiden setelah meninggalkan jabatan.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 dan PP Nomor 5 Tahun 1978, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk kategori pemberhentian dengan hormat.

Sementara itu, dalam mekanisme pemakzulan, pemberhentian pada dasarnya juga dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.

Dengan demikian, mundur atau dimakzulkan tidak otomatis menghilangkan hak pensiun dan fasilitas negara. Penentunya adalah status pemberhentian yang ditetapkan sesuai ketentuan hukum.

Pada akhirnya, hak mantan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan fasilitas atau keuntungan pribadi. Semua itu merupakan konsekuensi hukum dari jabatan negara yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.