Gibran Mundur, Puan atau Dasco Jadi Pengganti? Ini Kata GEMA PUAN

MUDA BELIA– Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan babak baru dalam peta politik nasional. Kini, perhatian publik mulai tertuju pada satu pertanyaan besar: siapa sosok yang bakal mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia?

Sejumlah nama mulai masuk dalam perbincangan, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Di sisi lain, muncul pula pembahasan mengenai kemungkinan jabatan Wakil Presiden kosong sementara hingga proses konstitusional berjalan.

Ketua Umum Generasi Muda Pejuang Nusantara (GEMA PUAN), Ridwan, mengingatkan agar situasi tersebut tidak berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan antarelite politik.

Menurutnya, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas ambisi jabatan. Stabilitas pemerintahan, keamanan negara, dan kepentingan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari dinamika politik.

“Sekarang kita harus menakar secara jernih siapa yang akan menggantikan Gibran. Ada nama Puan Maharani, ada Sufmi Dasco Ahmad, dan ada pula kemungkinan kursi Wakil Presiden dibiarkan kosong sementara. Jangan sampai persoalan ini justru menjadi babak baru pertarungan elite yang mengganggu pemerintahan dan keamanan negara,” ujar Ridwan.

Puan Maharani atau Sufmi Dasco Ahmad, Siapa Lebih Berpeluang?

Dua nama yang mulai menarik perhatian dalam diskusi politik adalah Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad.

Puan Maharani memiliki pengalaman panjang di dunia politik nasional. Sebagai Ketua DPR RI, ia berada di posisi strategis dalam hubungan antara lembaga legislatif dan pemerintah.

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad dikenal memiliki peran penting dalam komunikasi politik di parlemen. Jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra membuat namanya turut diperbincangkan dalam dinamika politik pemerintahan.

Ridwan menilai keduanya mempunyai latar belakang dan kekuatan politik masing-masing. Namun, ia mengingatkan bahwa nama yang beredar di ruang publik belum tentu menjadi calon resmi pengganti Gibran.

“Puan dan Dasco memiliki latar belakang serta posisi politik yang berbeda. Puan berada di pucuk pimpinan DPR, sedangkan Dasco memiliki pengalaman dalam komunikasi politik pemerintahan dan parlemen. Keduanya bisa menjadi bahan pertimbangan. Tetapi keputusan harus mengikuti mekanisme konstitusi, bukan sekadar kesepakatan kelompok politik,” katanya.

Bagaimana Jika Kursi Wakil Presiden Kosong Sementara?

Selain membicarakan nama pengganti, Ridwan juga menyoroti kemungkinan kursi Wakil Presiden tidak langsung diisi.

Menurutnya, pemerintah tetap harus bekerja dan memastikan pelayanan publik berjalan normal selama proses penggantian berlangsung. Namun, kekosongan jabatan tersebut harus bersifat sementara dan tetap mengikuti ketentuan konstitusi.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

“Kalau memang diperlukan waktu untuk mempertimbangkan calon yang tepat, jangan dipaksakan hanya karena tekanan politik. Biarkan proses berjalan sesuai aturan. Yang terpenting pemerintahan tetap bekerja, pelayanan publik tidak terganggu, dan keamanan negara terjaga,” tegas Ridwan.

Jangan Sampai Dinamika Politik Jadi Konflik Baru

Ridwan juga mengingatkan agar proses penggantian Wakil Presiden tidak dicampuradukkan dengan berbagai polemik hukum dan isu politik lainnya.

Ia meminta seluruh pihak menghindari spekulasi berlebihan yang berpotensi memperkeruh suasana. Menurutnya, setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan dijadikan alasan untuk membangun permusuhan antarkelompok.

“Jangan sampai persoalan penggantian Wakil Presiden, polemik hukum, dan kasus penyadapan berubah menjadi pertarungan terbuka antarkekuatan elite. Kita tidak boleh membiarkan rakyat menjadi korban. Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses, tetapi negara harus tetap berjalan dan masyarakat harus tetap merasa aman,” ujarnya.

GEMA PUAN: Jangan Korbankan Stabilitas Negara demi Jabatan

Bagi GEMA PUAN, persoalan pengganti Gibran bukan sekadar tentang siapa yang akan mendapatkan posisi Wakil Presiden. Lebih dari itu, proses pergantian harus menjadi momentum menjaga demokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Ridwan meminta Presiden Prabowo Subianto, MPR, DPR, partai politik, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa.

Ia menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya dipilih harus melalui mekanisme konstitusional. Tidak boleh ada pihak yang memaksakan kehendak atau menjadikan situasi politik sebagai ajang pertarungan kepentingan.

“Puan, Dasco, atau siapa pun yang nantinya diajukan, semuanya harus melalui proses yang benar. Bahkan jika untuk sementara kursi Wapres kosong, pemerintahan harus tetap berjalan. Jangan korbankan stabilitas Indonesia demi kepentingan jabatan. Konstitusi harus dijaga, demokrasi harus dihormati, dan keamanan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi,” tutup Ridwan.

GEMA PUAN pun menegaskan pesan politiknya: tegakkan konstitusi, jaga demokrasi, dan selamatkan persatuan bangsa.