Daftar Isi
- You might also like
- Target 70% Lulusan SMK Bekerja, FKKS Lampung Soroti Tantangan Sekolah Swasta
- Kursi Wapres Jadi Sorotan! Hendri Adriansyah Sodorkan Nama Puan Maharani dan Dasco ke Prabowo
- Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Masih Dapat Pensiun dan Fasilitas Negara?
- Dasco dan Pertanyaan Besar: Siapa yang Mampu Mengorkestrasi Kekuatan Bangsa?
- Supremasi Sipil: Reformasi Jangan Berhenti Jadi Sejarah
- Bukan Cuma Elite Politik, Kekuatan Bangsa Ada di Masyarakat
- Bhinneka Tunggal Ika Bukan Sekadar Slogan
- Perempuan dan Keluarga Jadi Fondasi Masa Depan Bangsa
- Nation Power Keempat: Indonesia Harus Naik Kelas
- Bicara Wapres, NEFA’98 Ingatkan Jangan Keluar dari Konstitusi
- Enam Pesan NEFA’98 untuk Masa Depan Indonesia
MUDA BELIA—Arah kepemimpinan Indonesia ke depan kembali menjadi sorotan. New Emerging Forces Activist 98 (NEFA’98) melontarkan gagasan tentang pentingnya membangun arsitektur kekuatan sipil yang kuat, demokratis, dan mampu membawa Indonesia menuju babak baru kemerdekaan yang lebih substansial.
Melalui kajian bertajuk “Dasco dan Arsitektur Kekuatan Sipil” yang dirilis di Jakarta, Kamis (19/11/2026), NEFA’98 ikut mengangkat nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang layak dibahas dalam dinamika kepemimpinan nasional ke depan, termasuk dalam konteks posisi Wakil Presiden.
Namun, gagasan ini bukan sekadar soal siapa yang pantas menduduki kursi kekuasaan. NEFA’98 justru menyoroti pertanyaan yang lebih besar: bagaimana kepemimpinan nasional bisa memperkuat institusi negara, menjaga demokrasi, dan memastikan kekuasaan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat?
Organisasi yang membawa semangat Reformasi 1998 tersebut menilai Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen terhadap konstitusi.
Dasco dan Pertanyaan Besar: Siapa yang Mampu Mengorkestrasi Kekuatan Bangsa?
Dalam kajian tersebut, NEFA’98 menempatkan posisi Wakil Presiden sebagai mitra strategis Presiden, bukan sekadar pendamping dalam struktur pemerintahan.
Wakil Presiden dinilai memiliki ruang strategis untuk membantu koordinasi pemerintahan, membangun komunikasi lintas lembaga, serta mengawal agenda nasional sesuai kewenangan konstitusional.
Pengalaman Sufmi Dasco Ahmad di dunia politik, partai, dan parlemen menjadi salah satu aspek yang dibahas untuk melihat potensi perannya dalam kepemimpinan nasional.
Meski begitu, NEFA’98 mengingatkan bahwa jabatan dan pengaruh politik bukan satu-satunya ukuran kualitas seorang pemimpin.
Rekam jejak, integritas, keberanian mengambil keputusan, komitmen terhadap konstitusi, serta dampak nyata bagi masyarakat harus menjadi tolok ukur.
Artinya, kepemimpinan nasional tidak cukup hanya kuat di lingkaran elite. Pemimpin juga harus mampu membangun kepercayaan publik dan menjaga kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Supremasi Sipil: Reformasi Jangan Berhenti Jadi Sejarah
Salah satu pesan paling kuat dalam kajian NEFA’98 adalah pentingnya menghidupkan kembali semangat Reformasi 1998 melalui penguatan supremasi sipil.
Bagi NEFA’98, supremasi sipil bukan berarti melemahkan TNI atau Polri. Justru sebaliknya, setiap institusi harus bekerja profesional sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan konstitusi dan hukum.
TNI menjalankan fungsi pertahanan negara. Polri bertugas dalam keamanan dan penegakan hukum. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sementara pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan.
Pesannya tegas: tidak boleh ada lembaga atau kekuatan yang berdiri di atas konstitusi.
NEFA’98 mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh bergantung pada kekuatan satu figur. Institusi negara harus kuat, independen dalam menjalankan kewenangannya, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Bukan Cuma Elite Politik, Kekuatan Bangsa Ada di Masyarakat
Menariknya, kajian NEFA’98 tidak hanya membicarakan politik dan struktur kekuasaan. Organisasi ini juga mengangkat filosofi kebudayaan Nusantara sebagai fondasi untuk membangun kekuatan bangsa.
Salah satu konsep yang diperkenalkan adalah Tritangtu melalui tiga unsur, yakni Karatuan, Karesian, dan Karamaan.
Karatuan menggambarkan kekuatan kepemimpinan tradisional, seperti raja, sultan, pemangku adat, dan otoritas kebudayaan.
Karesian merepresentasikan kekuatan moral dan kebijaksanaan, termasuk tokoh agama, pemimpin spiritual, serta figur yang memiliki pengaruh etis di masyarakat.
Sementara Karamaan menggambarkan kekuatan masyarakat luas, mulai dari komunitas adat, seniman, akademisi, profesional, aktivis, hingga berbagai kelompok sosial.
NEFA’98 mengaitkan gagasan tersebut dengan sejumlah filosofi Nusantara, seperti Tritangtu dalam tradisi Sunda, Tigo Tungku Sajarangan dalam tradisi Minangkabau, serta simbol Trisula dalam sejumlah konteks kebudayaan Indonesia bagian timur.
Intinya, kekuatan bangsa tidak boleh hanya berputar di sekitar elite politik. Pemimpin nasional harus mampu merangkul tokoh adat, tokoh agama, akademisi, komunitas, dan masyarakat luas.
Bukan menjadikan masyarakat sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan memberikan ruang partisipasi yang setara.
Bhinneka Tunggal Ika Bukan Sekadar Slogan
NEFA’98 juga menyoroti pentingnya Bhinneka Tunggal Ika dan falsafah Tan Hana Dharma Mangrwa sebagai fondasi etika kepemimpinan nasional.
Keberagaman Indonesia dinilai bukan kelemahan, melainkan kekuatan besar yang harus dirawat.
Perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan pandangan hidup tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan perlakuan negara terhadap warga negaranya.
Dalam pandangan NEFA’98, keadilan harus berlaku bagi semua. Martabat manusia wajib dihormati tanpa diskriminasi. Kekuasaan tidak boleh dijalankan berdasarkan kedekatan, golongan, atau kepentingan sesaat.
Negara harus menjadi rumah bersama, bukan milik satu kelompok tertentu.
Perempuan dan Keluarga Jadi Fondasi Masa Depan Bangsa
Ada satu aspek lain yang turut diangkat NEFA’98, yakni peran perempuan dan keluarga dalam membangun peradaban.
Melalui filosofi Bundo Kanduang dalam tradisi Minangkabau, organisasi tersebut menyoroti pentingnya kebijaksanaan, pendidikan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam membentuk generasi masa depan.
Namun, membangun keluarga berkualitas bukan hanya tugas perempuan. Laki-laki, masyarakat, dan negara juga memiliki tanggung jawab yang sama.
Perlindungan perempuan dan anak, pendidikan yang setara, kesempatan ekonomi, serta lingkungan sosial yang aman harus menjadi bagian dari agenda pembangunan.
Sebab, kemajuan bangsa tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau kecanggihan teknologi. Cara negara memperlakukan perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan juga menjadi ukuran kualitas peradabannya.
Nation Power Keempat: Indonesia Harus Naik Kelas
Salah satu gagasan utama yang ditawarkan NEFA’98 adalah Nation Power Keempat, sebuah konsep yang dimaknai sebagai perjuangan menuju kemerdekaan seratus persen secara substantif.
NEFA’98 membagi perjalanan kebangsaan Indonesia ke dalam empat tahapan:
- Nation Power Pertama (1908): Kebangkitan Nasional melalui Budi Utomo.
- Nation Power Kedua (1928): Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan bangsa.
- Nation Power Ketiga (1945): Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Nation Power Keempat: Perjuangan mewujudkan kemerdekaan melalui kemandirian ekonomi, keadilan sosial, pendidikan bermutu, penguasaan teknologi, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konsep ini, kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan. Rakyat juga harus memiliki kemampuan ekonomi, akses pendidikan, kesempatan berkembang, dan kendali lebih besar atas masa depan mereka.
Untuk mewujudkannya, NEFA’98 menawarkan pendekatan New Wealth Creation atau penciptaan nilai dan kekayaan baru.
Gagasan ini menekankan pentingnya inovasi, kreativitas, teknologi, pengetahuan, produktivitas, kolaborasi, dan gotong royong.
Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton atau penerima bantuan pembangunan. Masyarakat harus memiliki kesempatan menjadi pelaku usaha, pencipta lapangan kerja, inovator, dan produsen nilai ekonomi.
Dengan kata lain, pembangunan harus membuat masyarakat semakin berdaya, bukan sekadar menghasilkan proyek dan angka pertumbuhan.
Bicara Wapres, NEFA’98 Ingatkan Jangan Keluar dari Konstitusi
Meski mengangkat nama Dasco dalam kajian kepemimpinan nasional, NEFA’98 menegaskan bahwa pembahasan mengenai posisi Wakil Presiden harus tetap berada dalam koridor konstitusi.
Organisasi tersebut merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih. MPR kemudian memilih salah satu calon dalam waktu paling lambat 60 hari.
Karena itu, pembahasan mengenai nama-nama figur yang berpotensi mengisi posisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai proses formal penggantian jabatan.
Bagi NEFA’98, konstitusi harus menjadi batas sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan.
Enam Pesan NEFA’98 untuk Masa Depan Indonesia
Dalam pernyataan resminya, NEFA’98 menyampaikan enam prinsip yang ingin didorong dalam dinamika kepemimpinan nasional:
- Memperkuat supremasi sipil dan demokrasi konstitusional.
- Menghormati keberagaman serta kekuatan sosial, adat, moral, dan kebudayaan bangsa.
- Menegakkan keadilan, integritas, kesetaraan, dan martabat manusia.
- Memperkuat perlindungan perempuan, anak, keluarga, dan kelompok rentan.
- Mendorong New Wealth Creation sebagai fondasi kemandirian ekonomi rakyat.
- Membangun kolaborasi nasional untuk mewujudkan Nation Power Keempat.
Ketua Umum NEFA’98 Dodi Ilham dan Juru Bicara NEFA’98 Ridwan menegaskan bahwa Reformasi 1998 bukanlah akhir perjuangan generasi pergerakan.
Tantangan Indonesia saat ini dinilai semakin kompleks. Bangsa ini tidak cukup hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga harus mampu membangun ekonomi yang mandiri, menguasai teknologi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menciptakan kesejahteraan yang merata.
Melalui kajian tersebut, NEFA’98 ingin mendorong diskusi kepemimpinan nasional yang lebih terbuka, rasional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pesan besarnya: Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, tetapi tetap tunduk pada konstitusi; bangsa yang maju, tetapi tidak kehilangan akar kebudayaan; serta pembangunan yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.
Bagi NEFA’98, kemerdekaan seratus persen bukan hadiah dari kekuasaan. Kemerdekaan itu harus diwujudkan melalui kerja bersama seluruh elemen bangsa.***







