Kursi Wapres Jadi Sorotan! Hendri Adriansyah Sodorkan Nama Puan Maharani dan Dasco ke Prabowo

MUDA BELIA— Peta politik nasional kembali menjadi perhatian setelah Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026. Situasi ini memunculkan pembahasan tentang siapa sosok yang berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.

Praktisi hukum Hendri Adriansyah, S.H., M.H., ikut menyampaikan pandangannya. Ia mengusulkan dua nama besar, yakni Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad, untuk dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai alternatif calon Wakil Presiden.

Menurut Hendri, pengisian jabatan tersebut bukan sekadar persoalan mencari pengganti. Ada hal yang lebih besar untuk diperhatikan, mulai dari stabilitas politik, kesinambungan pemerintahan, hingga komunikasi antara pemerintah dan parlemen.

Baginya, sosok Wakil Presiden harus memiliki pengalaman kenegaraan, memahami dinamika politik, serta mampu membantu Presiden menjalankan agenda pemerintahan.

Puan Maharani: Punya Pengalaman di Pemerintahan dan Parlemen

Nama pertama yang disoroti Hendri adalah Puan Maharani. Ketua DPR RI sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2014–2019 itu dinilai memiliki pengalaman di dua lingkungan penting penyelenggaraan negara.

Saat berada di eksekutif, Puan pernah terlibat dalam koordinasi kebijakan pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Sementara di legislatif, pengalamannya memimpin DPR membuat Puan bersentuhan langsung dengan proses legislasi, pengawasan pemerintah, serta hubungan antarlembaga negara.

Hendri juga menilai latar belakang Puan sebagai tokoh PDI Perjuangan menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dibahas dalam konteks komunikasi politik nasional.

Menurutnya, pengalaman lintas lembaga tersebut dapat menjadi modal dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan berbagai kekuatan politik di parlemen.

Namun, komunikasi politik yang baik tetap harus berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan DPR. Stabilitas pemerintahan, kata Hendri, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip demokrasi dan kontrol terhadap kekuasaan.

Sufmi Dasco Ahmad: Pengalaman Politik Jadi Pertimbangan

Nama kedua adalah Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini dinilai memiliki pengalaman dalam dinamika politik parlemen dan komunikasi antarlembaga.

Hendri melihat posisi Dasco di DPR dan Partai Gerindra sebagai faktor yang layak masuk dalam pertimbangan Presiden Prabowo.

Pengalamannya dalam pembahasan berbagai persoalan politik dan hubungan kelembagaan dapat menjadi bahan kajian mengenai peran Wakil Presiden dalam membantu Presiden membangun komunikasi dengan parlemen.

Hendri juga menghubungkan pengalaman tersebut dengan konsep buffer power atau kekuatan penyangga politik.

Istilah ini merujuk pada fungsi yang dapat membantu meredam ketegangan politik, memperlancar komunikasi, serta menjaga koordinasi antara pemerintah dan lembaga negara.

Meski begitu, Hendri menegaskan bahwa Wakil Presiden bukanlah pusat kekuasaan baru. Posisi tersebut tetap harus dijalankan sesuai tugas, pembagian kewenangan, dan ketentuan konstitusi.

Dua Nama, Dua Latar Belakang Politik

Puan dan Dasco memiliki rekam jejak serta latar belakang politik yang berbeda.

Puan berasal dari PDI Perjuangan dan memiliki pengalaman sebagai menteri koordinator serta Ketua DPR RI. Sementara Dasco merupakan pimpinan DPR sekaligus salah satu tokoh penting Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo.

Menurut Hendri, perbedaan tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melihat kebutuhan pemerintahan ke depan.

Mulai dari kesinambungan kebijakan, komunikasi lintas partai, sampai koordinasi politik di lingkungan pemerintahan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembahasan calon Wakil Presiden tidak cukup hanya melihat kedekatan politik atau asal partai.

Integritas, komitmen terhadap konstitusi, kemampuan menjalankan tugas kenegaraan, dan kepentingan nasional harus tetap menjadi pertimbangan utama.

Bukan Presiden yang Langsung Menunjuk, Ini Mekanisme Konstitusinya

Lalu, bagaimana mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan?

Hendri menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur proses tersebut.

Dalam ketentuan itu, apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua nama calon. Selanjutnya, MPR yang melakukan pemilihan melalui mekanisme persidangan.

Ketentuan ini menjadi dasar bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti aturan konstitusi, bukan sekadar keputusan politik sepihak.

Hendri menegaskan, usulan nama Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad merupakan pandangan pribadinya sebagai praktisi hukum. Usulan tersebut bukan keputusan resmi Presiden dan tidak berarti kedua tokoh telah menyatakan kesediaan untuk dicalonkan.

Ia berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden nantinya berlangsung sesuai konstitusi, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, serta menjaga kesinambungan pemerintahan hingga akhir masa jabatan Presiden Prabowo Subianto.

Pada akhirnya, menurut Hendri, pembahasan calon Wakil Presiden seharusnya tidak berhenti pada siapa orangnya atau dari partai mana ia berasal. Hal yang lebih penting adalah bagaimana sosok tersebut menjalankan amanah konstitusi, menjaga persatuan bangsa, dan membantu Presiden menghadapi tantangan nasional.***