Daftar Isi
MUDA BELIA— DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Metro angkat suara soal arah kebijakan Pemerintah Kota Metro yang dinilai mulai kehilangan konsistensi dalam menentukan prioritas pembangunan. GMNI mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mudah goyah hanya karena tekanan sektoral yang datang silih berganti.
Menurut GMNI, Wali Kota Metro belakangan terkesan terlalu reaktif merespons tuntutan kelompok tertentu, tanpa dibarengi analisis kebijakan yang matang dan berpihak pada kepentingan publik secara luas. Padahal, pembangunan idealnya dijalankan dengan logika rasional, data yang kuat, dan visi jangka panjang.
Ketua DPC GMNI Kota Metro, Duwi Ari Yanto, menegaskan bahwa kepemimpinan daerah seharusnya tidak terjebak pada populisme sempit yang justru menggerus kualitas pembangunan.
“Mandat Wali Kota itu jelas, memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan warga. Bukan sekadar memenuhi tuntutan sektoral tanpa kajian manfaat yang jelas,” ujar Duwi dalam keterangannya, Selasa (10/2).
GMNI menilai, setiap kebijakan publik wajib tunduk pada kerangka hukum, rasionalitas anggaran, dan perhitungan dampak jangka panjang. Ketika keputusan hanya diambil untuk meredam tekanan kelompok tertentu, yang jadi korban adalah tata kelola pemerintahan itu sendiri.
“Kalau kebijakan lahir cuma karena tekanan, yang dikorbankan bukan cuma APBD, tapi juga kepercayaan publik,” lanjutnya.
Soroti Belanja Daerah yang Minim Dampak
GMNI juga menyoroti struktur belanja daerah Kota Metro yang dinilai makin tidak produktif dan berpotensi membebani APBD. Menurut mereka, ini jadi tanda bahwa skala prioritas belum disusun dengan serius dan belum sepenuhnya menyasar kebutuhan masyarakat luas.
“Masalahnya bukan siapa yang paling kencang menuntut, tapi bagaimana pemerintah menyusun prioritas. Kalau APBD habis buat belanja yang minim nilai tambah, jangan heran kalau infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat jalan di tempat,” tegas Duwi.
Bagi GMNI, membiarkan anggaran daerah terserap pada pos-pos yang tidak efisien sama saja dengan mengabaikan hak warga Kota Metro untuk mendapatkan layanan publik yang layak dan berkelanjutan.
Keputusan Tak Populer Demi Kepentingan Publik
GMNI menilai, pemerintah daerah harus berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tapi penting untuk masa depan kota. Menurut mereka, keadilan sosial tidak bisa dimaknai secara sempit dan sektoral.
“Kepentingan ratusan ribu warga Kota Metro tidak boleh dikalahkan hanya demi meredam tekanan kelompok tertentu. Wali Kota harus punya keberanian politik untuk berpihak pada kepentingan publik yang lebih besar,” kata Duwi.
Di akhir pernyataannya, DPC GMNI Kota Metro mendesak Wali Kota Metro agar kembali pada prinsip kepemimpinan yang berintegritas, berbasis data, dan fokus pada pembangunan berkelanjutan.
GMNI juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan APBD Kota Metro agar benar-benar digunakan secara efisien, strategis, dan berdampak nyata bagi masyarakat, bukan tersandera oleh kepentingan birokrasi maupun tekanan sektoral yang kontraproduktif.***
